JAKARTA, Sabo – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Target ini meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada APBN 2025 sebesar 5,2 persen.
“Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, maka pertumbuhan ekonomi 2026 targetnya 5,4 persen atau lebih,” ujar Presiden Prabowo saat membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan mencari sumber pertumbuhan ekonomi bersama pemerintah daerah. Salah satunya dengan bersinergi bersama pemerintah daerah untuk menciptakan daya tarik investasi yang lebih baik.
“Kami bersama Pak Tito mendorong daerah menjadi atraksi investasi yang lebih baik sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah, tetapi pertumbuhan dan investasinya meningkat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Kemenkeu juga akan meningkatkan iklim usaha, dengan cara memberikan insentif fiskal agar investor mau masuk ke Indonesia. Namun tentunya dengan mempertimbangkan anggaran negara.
Bendahara Negara itu melanjutkan, pemerintah juga akan menggenjot kinerja ekspor Indonesia untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Hal ini mengingat Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sudah diperoleh bersama dengan beberapa sinergi ekonomi strategis dari beberapa negara.
“Sehingga destinasi ekonomi kita mungkin akan lebih diverse,” ungkap Sri Mulyani.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan didorong oleh tren kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital yang terus meningkat.
Dari sisi hilirisasi sumber daya alam (SDA) juga akan ditingkatkan mengingat Indonesia memiliki mineral yang dibutuhkan banyak negara.
“Kita berharap ekspor dan hilirisasi akan memberikan kontribusi yang cukup banyak dari sisi growth 5,4 persen,” ucapnya.
Lantas, mungkinkah target 5,4 persen itu tercapai?
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, diperlukan upaya ekstra untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
Pasalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2024 hanya sebesar 5,03 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi Semester I 2025 hanya 4,9 persen.
Meski pada Kuartal II kemarin ekonomi mampu tumbuh 5,12 persen, namun ekonomi pada Kuartal III kemungkinan tidak setinggi itu karena tidak ada stimulus ekonomi maupun momen musiman yang bisa mendorong pertumbuhan.
Sementara di Kuartal IV, barulah pertumbuhan ekonomi bisa lebih didorong karena ada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Sebetulnya perekonomian kita itu mengalami perlambatan. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk mendorong perekonomian,” ujarnya dikutip dari YouTube Indef, Senin (18/8/2025).
Terlebih, organisasi internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 hanya sebesar 4,8 persen.
“Jadi kalau mau tumbuh 5,4 persen ya selisihnya masih cukup jauh sekitar 0,6 persen sehingga terus terang ya menurut kami ini tidak mudah ya mencapai 5,4 persen ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2026 cukup optimistis mengingat kondisi ekonomi global saat ini masih penuh ketidakpastian.
Di sisi domestik pun isu fundamental perekonomian seperti menyusutnya kelas menengah dan melemahnya daya beli dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya teratasi.
“Dalam rilis terakhirnya, beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia maupun IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan masih berada di bawah 5 persen atau maksimal 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target pemerintah sebesar 5,4 persen tentu bukan hal yang mudah untuk dicapai,” jelasnya kepada Sabo, Senin (18/8/2025).
Dia juga menyoroti strategi pemerintah yang ingin mengandalkan investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, sulit menarik investor di tenagh kondisi global saat ini. Mengingat banyak negara yang bersaing ketat memperebutkan aliran modal, salah satunya akibat perang tarif.
Alhasil, investor akan lebih selektif dalam menentukan negara untuk menanamkan modalnya. Dalam hal ini, Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, maupun Thailand.
“Investor tentu akan menilai seberapa besar daya saing suatu negara, dan negara dengan daya saing tinggi yang akan menjadi tujuan utama investasi,” ucapnya.
Selain itu, beberapa perjanjian perdagangan internasional yang sudah disepakati masih memerlukan waktu untuk diimplementasikan.
Hal ini bukan hanya pada penghapusan tarif, tetapi juga pada negosiasi hambatan non-tarif yang harus diselesaikan agar benar-benar memberikan manfaat.
