CENTRE for Strategic and International Studies (CSIS) menyarankan agar pemerintah mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sektor lain yang terdampak efisiensi anggaran.
Menurut peneliti CSIS Riandy Laksono, rendahnya disbursement atau penyaluran dana MBG membuat belanja pemerintah terkontraksi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal II 2025, pertumbuhan konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen secara tahunan.
Menurut Riandy, MBG bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jika disbursement berjalan lancar. Namun, realisasi anggaran MBG saat ini baru mencapai Rp 8,2 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun. “Sementara duit sudah ditarik dari infrastruktur dan dari perjalanan dinas. Jadi wajar kalau ekonomi kita masih terkontraksi dari sisi belanja pemerintah,” kata dia dalam media briefing di kantor CSIS, Jakarta Pusat, Senin, 18 Agustus 2025.
Untuk itu, Riandy menyarankan agar pemerintah mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Sambil menyelesaikan masalah disbursement, dia mengatakan, pemerintah sebaiknya mengalihkan anggaran MBG ke sektor lain yang sudah dipangkas anggarannya, seperti infrastruktur dan perjalanan dinas.
Dalam kondisi ekonomi yang sulit, Riandy mengatakan, uang negara seharusnya bisa mengalir ke bawah. “Buat apa kita tahan-tahan di saat waktu sulit seperti ini? Karena begini, paling tidak ketika MBG-nya macet, masih ada sumber-sumber pertumbuhan lainnya,” kata dia.
Presiden Prabowo Subianto mengklaim pelaksanaan MBG telah menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru. Berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional, kata Prabowo, sudah ada 5.800 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. “MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR, DPR dan DPD di Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025 .
Meski baru berjalan selama 8 bulan, kata Prabowo, hasil dari MBG mulai terasa. Angka kehadiran dan prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga telah melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. Presiden ke-8 RI itu mengklaim program MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.
Dalam RAPBN 2026, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp 335 triliun. Anggaran ini memakan porsi hingga 44,2 persen dari total anggaran sektor pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran pendidikan secara umum disalurkan ke dalam tiga kelompok berdasarkan jenis penerima manfaat. Tiga kelompok itu antara lain kelompok pelajar, kelompok lembaga pendidikan, dan kelompok ketiga terdiri dari guru, dosen, atau tenaga pendidik.
Anggaran pendidikan untuk kelompok siswa dan mahasiswa disalurkan melalui berbagai program, salah satunya MBG. Kemudian diberikan pula lewat program KIP Kuliah dengan alokasi sebesar Rp 17,2 triliun, lalu Rp 25 triliun untuk beasiswa LPDP kepada 4.000 mahasiswa, serta Rp 15,6 triliun untuk Program Indonesia Pintar.
“Yang diterima oleh murid siswa dan mahasiswa, itu total Rp 401 triliun sendiri,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Ilona Estherina dan Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini
