JAKARTA, SaboPemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sudah mencapai 1 tahun pada 20 Oktober 2025. Berdasarkan evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, ada 10 menteri di Kabinet Merah Putih yang mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi di publik.
Tertinggi adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar 65,7 %, disusul oleh Menpora Erick Thohir (63,5%), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%), Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (61%), Panglima TNI Agus Subiyanto (60,2%), Menkes Budi Gunadi Sadikin (58,3%), Seskab Teddy Indra Wijaya (58,1%), Menko Pangan Zulkifli Hasan (56,2%), Jaksa Agung ST Burhanuddin (56,2%), dan Menpera Maruarar Sirait (56,2%).
Hasil tersebut berdasarkan survei Poltracking Indonesia, pada 52 pejabat setingkat Menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih yang dirilis Minggu (19/10/2025).
“Sepuluh besar yang pertama dengan apresiasi paling tinggi tingkat kinerja setingkat menteri adalah Menteri Agama,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR.
Hanta menuturkan, survei kinerja 1 tahun Menteri Kabinet Merah Putih dilakukan dengan survei tatap muka yang dilakukan tim riset Poltracking Indonesia pada rentang waktu 3 – 10 Oktober 2025.
Ada 1.220 responden berusia di atas 17 tahun yang dilibatkan dan dipilih dengan metode multistage random sampling, margin of error lebih kurang 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
“Ini adalah data rekaman terhadap perspektif pemilih dari sisi penilaian publik,” sebut Hanta Yudha.
Selain kinerja menteri, Poltracking Indonesia juga melakukan survei penilaian terkait keberhasilan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani sejumlah masalah. Tertinggi adalah menjaga erukunan antarumat beragama (86,7%), disusul menjaga keagaman (80.2%), menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (77,1%), pendidikan yang terjangkau (76,8%), dan layanan kesehatan yang terjangkau (76%).
“Ini adalah keberhasilan yang dinilai oleh publik tingkat kepuasan di berbagai macam masalah, isu-isu. Yang paling tinggi adalah kerukunan umat beragama, menjaga keagaman, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini paling tinggi sampai 80%,”ucap Hanta Yudha.
“Tetapi masih ada dua PR dalam tingkat keberhasilan, yaitu di bidang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengagguran. Ini masih menjadi PR,” sambungnya.
Di samping itu, Hanta Yudha menekankan survei yang dilakukan juga menunjukkan bahwa seorang menteri perlu meningkatkan kinerjanya berdasarkan technocratic study. Mulai dari menjalankan program-program Presiden sesuai parameter hingga menteri atau kementerian punya keterampilan dan kemampuan untuk mensosialisasikannya kepada publik.
Mengingat, sebagus apapun kinerjanya kalau komunikasi publiknya tidak tersampaikan kepada publik, maka itu tidak memberikan dampak positif secara evaluasi publik.
“Jadi ini adalah gabungan dari keberhasilan seorang Menteri atau Kementerian melakukan kerja kerja politik profesionalisme sesuai standar yang dibuat Presiden dan pada saat yang sama ini mengukur keberhasilan komunikasi publik yang mereka lakukan, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah mereka lakukan alias mengemas komunikasi kepada publik. Itu adalah gabungan dari penilaian publik yang kami potret,” tegas Hanta.
