Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menyatakan Kota Gaza dan daerah sekitarnya secara resmi menderita kelaparan. Laporan pemantau kelaparan global ini diharapkan dapat meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke wilayah Palestina tersebut.
IPC menyebut 514 ribu orang atau hampir seperempat warga Palestina di Gaza mengalami kelaparan. Jumlah warga yang kelaparan diperkirakan akan meningkat menjadi 641 ribu pada akhir September 2025.
Sekitar 280 ribu orang di antaranya berada di wilayah utara yang meliputi Kota Gaza. IPC menyebut Kota Gaza mengalami kelaparan setelah perang antara Israel dan militan Palestina Hamas berlangsung selama hampir dua tahun.
Ini adalah pertama kalinya IPC mencatat kelaparan di luar Afrika. Kelompok global tersebut memperkirakan kondisi kelaparan akan menyebar ke wilayah tengah dan selatan Deir al-Balah dan Khan Younis pada akhir bulan depan.
- Hamas Terima Usulan Gencatan Senjata di Gaza, Siap Bebaskan Separuh Sandera
- Israel Tewaskan 5 Jurnalis Al-Jazeera di Gaza, Tuduh Wartawan Pimpin Hamas
- Indonesia, Prancis dan Cina Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza
Situasi di utara bisa jadi lebih buruk daripada di Kota Gaza, tetapi data yang terbatas menghalangi klasifikasi yang tepat. Reuters sebelumnya telah melaporkan tentang perjuangan IPC untuk mendapatkan akses ke data yang diperlukan untuk menilai krisis tersebut.
“Ini adalah kelaparan yang sebenarnya bisa kita cegah jika kita diizinkan. Namun, makanan menumpuk di perbatasan karena obstruksi sistematis oleh Israel,” kata Kepala Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, seperti dikutip Reuters, Sabtu (23/8).
Israel menyebut temuan tersebut sebagai palsu dan bias, dengan mengatakan bahwa IPC mendasarkan surveinya pada data parsial yang sebagian besar diberikan oleh Hamas. Israel menilai IPC tidak memperhitungkan masuknya makanan baru-baru ini.
“Laporan itu adalah kebohongan besar,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Israel tidak memiliki kebijakan kelaparan,” katanya dalam sebuah pernyataan. Netanyahu berkelit dan menyatakan bahwa Israel memiliki kebijakan mencegah kelaparan. “Sejak awal perang, Israel telah memungkinkan 2 juta ton bantuan masuk ke Jalur Gaza, lebih dari satu ton bantuan per orang.”
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Juli lalu mengatakan banyak orang di Gaza kelaparan. Hal ini membuatnya berselisih dengan Netanyahu, yang berulang kali mengatakan tidak ada kelaparan.
Namun, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS, ketika ditanya tentang penentuan IPC, kembali menuduh bahwa bantuan ke Gaza telah dijarah. Juru bicara tersebut mengatakan Hamas secara sistematis mempromosikan narasi palsu tentang kelaparan massal yang disengaja untuk menekan Israel secara politik.
“Pemerintah AS fokus pada pengiriman bantuan kepada rakyat Gaza. Menangani isu-isu sulit ini berarti secara jujur mengatasi masalah demi kepentingan warga Gaza yang layak mendapatkan yang lebih baik, bukan terlibat dalam permainan kata-kata,” kata juru bicara tersebut.
Sekjen PBB: Kelaparan di Gaza adalah Bencana Buatan Manusia
IPC merupakan inisiatif yang melibatkan 21 kelompok bantuan, badan PBB, dan organisasi regional yang didanai oleh Uni Eropa, Jerman, Inggris, dan Kanada. IPC hanya pernah mencatat kelaparan empat kali sebelumnya – di Somalia pada 2011, Sudan Selatan pada 2017 dan 2020, serta di Sudan pada 2024.
Untuk suatu wilayah diklasifikasikan sebagai mengalami kelaparan, setidaknya 20% penduduknya harus mengalami kekurangan pangan yang parah, dengan satu dari tiga anak mengalami gizi buruk akut, dan dua orang dari setiap 10.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan, gizi buruk, atau penyakit.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa kelaparan di Gaza merupakan bencana buatan manusia, tuduhan moral, dan kegagalan kemanusiaan itu sendiri. Dia menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk memperingatkan kematian akibat kelaparan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Namun, Israel menolak tuduhan kejahatan perang di Gaza.
Kate Phillips-Barrasso, Wakil Presiden Kebijakan Global dan Advokasi Mercy Corps, mengatakan laporan IPC dinyatakan tidak mengikat secara hukum dan hal itu membuat mereka frustrasi.
“Kami memiliki foto, data yang jelas, dan sekarang kami memiliki penilaian ini, namun hal itu belum terwujud dalam tindakan mendesak yang diperlukan untuk menghentikan orang-orang dari kelaparan,” katanya.
Israel Kontrol Semua Akses ke Gaza
Israel mengontrol semua akses ke Gaza. COGAT, badan militer Israel yang mengawasi aliran bantuan, mengatakan laporan IPC mengabaikan data Israel tentang pengiriman bantuan. COGAT menuding laporan itu merupakan bagian dari kampanye internasional yang bertujuan untuk merendahkan Israel.
“Laporan IPC tidak hanya bias tetapi juga mendukung kampanye propaganda Hamas,” kata badan tersebut.
Di Israel, situs berita berbahasa Ibrani menyoroti laporan kelaparan di halaman depan mereka, dengan Haaretz yang liberal fokus pada keparahan kelaparan di Kota Gaza. Sementara itu, Israel Hayom, N12, dan ynet menekankan penolakan Israel terhadap laporan tersebut sebagai bias dan mengutip kekhawatiran tentang dampak diplomatik yang mungkin terjadi.
Inggris menyebut laporan IPC “sangat mengerikan” dan mendesak Israel untuk segera mengizinkan pasokan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar masuk ke Gaza tanpa hambatan.
Inggris Raya, Kanada, Australia, dan banyak negara Eropa baru-baru ini menyatakan krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai “tingkat yang tak terbayangkan”.
Israel telah lama mengandalkan Amerika Serikat (AS), sekutu terkuatnya, untuk bantuan militer dan dukungan diplomatik. Sebuah jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pekan ini menunjukkan bahwa 65% warga AS percaya pemerintah AS seharusnya membantu mereka yang kelaparan di Gaza.
IPC menyatakan analisisnya hanya mencakup penduduk yang tinggal di wilayah Gaza, Deir al-Balah, dan Khan Younis. Wilayah Utara Gaza tidak dapat diklasifikasikan karena pembatasan akses dan kurangnya data, sementara populasi yang tersisa di wilayah selatan Rafah diabaikan karena wilayah tersebut sebagian besar tidak dihuni.
PBB mengeluhkan hambatan dalam pengiriman dan distribusi bantuan di Gaza, menyalahkan Israel dan ketidakstabilan hukum. Di sisi lain, Israel telah mengkritik operasi yang dipimpin PBB dan menuduh Hamas mencuri bantuan, yang dibantah oleh militan tersebut.
