Suara Lamaholot – Masyarakat mempertanyakan dasar penetapan zona merah bencana di beberapa wilayah kecamatan Ile Ape Timur kabupaten Lembata.
Sebelumnya beberapa desa di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, ditetapkan sebagai zona merah bencana karena lokasinya yang berada di sekitar Gunung Ile Lewotolok yang aktif.
Zona ini berisiko tinggi terdampak erupsi, seperti guguran material vulkanik, hujan abu, dan potensi banjir lahar dingin, yang telah terjadi pada tahun 2020 dan 2025.
Hal itu di sampaikan para kepala Desa se- kecamatan Ile Ape Timur dalam reses Anggota DPRD NTT komisi III Alexander Take Ofong di Desa Lamatokan, Kamis 23 Oktober 2025.
Dan ternyata wilayah Ile Ape Timur menyimpan kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana alam. Potensi ini diperparah oleh dampak perubahan iklim global yang memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, yang belakangan ini kian sering melanda.
“Ile Ape selalu di bayangi bencana banjir Bandang, erupsi dan lainnya. Tetapi infrastruktur ke wilayah kami sepertinya tidak dibangun. Jalan rusak parah. Berharap agar pembangunan terus berjalan seperti biasa. Baik dana DAU, APBD 1 dan II dan dana PEN tolong perbaiki ruas jalan ini. Dalam Musrenbang selalu kami di Ile Ape Timur tidak pernah sentuh dengan jalan hotmix”, ungkap kades Niko Watun.
Niko Watun juga berharap agar pemerintah punya kepedulian terhadap masyarakat di wilayah rentan dengan membangun jalan evakuasi di wilayah bencana.
Ketua BPD Lamagute, Sira Manuk meminta kepastian penetapan Zona merah di Beberapa desa yang berada di kecamatan Ile Ape.
“Kami butuh kejelasan. Penetapan zona merah ini oleh siapa, Pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dengan status Masuk zona merah pembangunan tidak berjalan normal. Kami tidak bisa membangun” ungkapnya.
Alex Ofong dalam reses menyampaikan bahwa penetapan zona merah di wilayah Ile Ape harus segera diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Konteks kewilayahan Ile Ape Timur pasca erupsi gunung Lewotolok dan badai Seroja, kecamatan ini antara maju atau mundur tidak pasti”, kata Alex Ofong.
Sementara masyarakat masih hidup dan menjalani penghidupannya dan di sisi lain sudah ada penetapan zona merah bencana yang berdampak pada pembangunan-pembangunan dasar tidak di jalankan.
“Ini kan rancu, butuh penyelesaian secara kebijakan. Dan sebenarnya ada solusi untuk mensiasati persoalan ini. Misalnya kita tetap tinggal di wilayah zona merah, pembangunan tetap berjalan sambil membangun rambu-rambu tentang peringatan dini, jalur evakuasi dan sistem informasi harus dibangun tanpa harus relokasi seperti dua desa yang di tanah merah”, ujarnya.
Menurutnya, dalam ilmu Bencana kita bisa hidup bersama bencana dan memiliki sensitivitas terhadap bencana dan memiliki kemampuan kesiapsiagaan dan mampu membaca tanda-tanda.
“Contoh di Jepang yang setiap hari terjadi gempa. Kesiapsiagaan disana 100 persen. Setiap rumah di Jepang itu sudah ada persiapan ketika terjadi gempa baik pangan dan peralatan selama seminggu itu selalu disiapkan ketika ada bencana angkat barang dan jalan. Sehingga kita bisa selamat minimal dalam seminggu sebelum bantuan itu datang”, kisahnya.
Menurutnya prinsip bencana adalah ada kerentanan dan ancaman maka penting untuk meningkatkan kapasitas. Rumus bencana itu resiko sama dengan ancaman kali kerentanan bagi resiko.
“Supaya resiko, ancaman dan kerentanan jangan tinggi maka kapasitas harus ditingkatkan. Kapasitas itu termasuk kita selalu siaga serta sistem informasi yang harus di tata secara baik.
Disampaikan kapasitas lainnya yang penting untuk dibangun adalah infrastruktur. Ketika masyarakat masih berada di wilayah zona merah bencana maka infrastruktur harus dibangun pemerintah.
“Tujuannya agar jalur evakuasi lancar dan mempermudah masyarakat. Jalan jangan dibiarkan seperti ini. Tetapi kepastian harus ada. Dan semua itu ada ilmunya dan ini soal bagaimana menangani resiko bencana”, beber Anggota DPRD NTT.
Di daerah dan wilayah bencana menurut Alex Ofong infrastruktur dasar seperti jalan harus bagus. Dan harus menjauhkan pikiran ketika bencana infrastruktur jalan menjadi rusak tetapi harus berpikir untuk manusia yang tinggal di wilayah tersebut harus selamat.
“Jadi prespektifnya adalah perlindungan dan penyelamatan manusia. Bukan prespektif takut akan bencana lalu jalan jadi rusak. Ini pemikiran yang keliru”, bener Alex Ofong.
Disampaikan, pembangunan pada hakekatnya diselenggarakan untuk manusia bukan untuk batu dan kayu.
Menurutnya bicara tentang NTT maju maka harus ada NTT cerdas, sehat dan sejahtera dan berkelanjutan. Dengan membangun infrastruktur, ketahanan wilayah dan manusia serta akses dan kenyamanan.
Hal lain yang disampaikan adalah persoalan administratif untuk desa Lamawolo dan Waiwatan yang seharusnya menjadi prioritas penyelesaian.
“Kasihan nanti pembangunan tidak bisa berjalan. Termasuk kejelasan tentang penetapan zona merah di wilayah ini. Apakah zona merah ini terkait tidak ada pembangunan di wilayah ini atau zona merah bagian dari pemetaan terhadap bencana. Kalau zona merah tidak ada pembangunan maka tidak boleh ada satu pun manusia hidup di zona ini. Dan fakta yang terjadi adalah zona merah dan orang tetap hidup, maka pentingnya kejelasan administratif bagi kita” kata Ketua Bappilu DWP NasDem NTT.
Disampaikan Alex Ofong, ketika ada kejelasan administratif maka penting untuk dibicarakan pembangunan di dalam zona merah yang mana pembangunan dalam konteks kita cepat dan tetap menanggapi situasi bencana.
“Jadi pembangunan kita arahkan apalagi terjadi bencana kita cepat untuk tanggap. Baik masyarakat cepat di evakuasi maupun pelayanan yang cepat ke wilayah bencana. Dalam kebencanaan ada prinsip cepat dan tetap maka pembangunan infrastruktur itu harus dan menjadi prioritas”, ungkapnya.
Menurutnya fasilitas penunjang juga menjadi penting untuk dibangun. Misalnya jalur evakuasi di darat terbatas maka ada jalur evakuasi di laut yang harus dibangun.***
