Sabo Siap-siap, semua anggaran kementerian maupun lembaga negara yang tidak terserap akan ditarik oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, anggaran yang tak terserap itu nantinya akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat.
Upaya itu dilakukan agar anggaran pemerintah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan program yang tepat sasaran.
Adapun untuk memastikan program pemerintah berjalan cepat dan anggarannya terserap secara baik, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah.
Satgas ini bertujuan untuk mengkoordinasi, mengkonsolidasikan, dan menyelaraskan program strategis pemerintah.
Dengan begitu, program strategis pemerintah dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran programnya, serta memberi manfaat nyata kepada masyarakat.
“Saya yang penting adalah anggaran saya betul-betul diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu,” kata Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
“Nanti yang enggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi,” sambungnya.
Satgas ini memiliki tiga kelompok kerja (pokja).
Pertama, pokja terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah.
Kedua, pokja terkait dengan percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking.
Ketiga, pokja terkait dengan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakkan hukum.
Ada beberapa program pemerintah yang dibahas dan menjadi fokus dari pelaksanaan tugas di satgas ini.
Di antaranya, program paket ekonomi 8+4+5, program stimulus ekonomi di 2026, program lanjutan insentif fiskal, debottlenecking terhadap non-tarif barrier, isu per komoditas serta sektor dan hambatan lainnya.
Kemudian, program-program prioritas yang menunjang program utama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar.
“Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real, kita bisa hilangkan secara bertahap,” ujar Purbaya.
Ia pun menyebut dirinya tergabung dalam pokja kedua yang bertugas menangani debottlenecking.
Di pokja itu, menteri keuangan akan menerima pengaduan dari para pelaku bisnis dan menggelar perkara setiap pekan.
“Nanti saya yang mimpin di situ. Nanti kalau ada masalah dari situ yang berhubungan hukum dan peraturan kita akan salurkan ke pokja 3,” ujar Purbaya.
Ia berharap dalam setengah tahun ke depan, iklim investasi Indonesia bisa membaik secara signifikan.
Dengan iklim investasi yang membaik ekonomi Indonesia disebut bisa tumbuh lebih cepat dari yang sekarang.
BGN Kembalikan Anggaran Rp70 Triliun
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini dilakukan Dadan, karena BGN menilai anggaran tersebut kemungkinan tidak terserap untuk pelaksanaan MBG tahun 2025.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Dadan dalam keterangan tertulis pada 13 Oktober 2025.
Sementara itu, hingga Oktober 2025, jumlah penerima manfaat MBG tercatat sebesar 36,7 orang dengan 12.508 mitra dapur umum atau SPPG yang sudah beroperasi.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
