bali.Sabo, DENPASAR – Anggota Komisi VI DPR RI IGN Alit Kesuma Kelakan turun gunung menelusuri kelangkaan LPG 3 Kg subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu.
Politikus PDI Perjuangan itu mengadakan rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Bali, Hiswana Migas Bali, Disperindag Bali dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali.
Mantan wakil Gubernur Bali berusaha mengidentifikasi problematika kelangkaan LPG 3 Kg dan berusaha mencari solusi atas permasalahan ini.
Rapat menyimpulkan kelangkaan LPG 3 Kg di bukan hanya soal kuota, tetapi juga karena lemah pengawasan dan distribusi.
“Pengawasan menjadi faktor penting, perlu dilakukan secara efektif dan rahasia. Dan, frekuensi bisa ditambah lagi,” ujar IGN Alit Kelakan, Jumat (22/8) kemarin.
Kesimpulan tersebut mencuat setelah mantan anggota DPRD Bali itu mengulik kuota LPG 3 Kg untuk Provinsi Bali.
Berdasar data yang dirilis Pertamina Patra Niaga Bali, kuota LPG 3 Kg untuk Bali pada 2025 turun dua persen dibandingkan 2024.
Kuota usulan Bali pada 2024 sebesar 279.406 metric ton (MT).
Usulan itu dibuat berdasarkan data keluarga miskin, petani, usaha mikro dan kecil, dan nelayan.
Namun, realisasi LPG 3 Kg pada 2024 di Bali hanya 236.811 MT.
Kuota Bali pada 2025 mencapai 231.192 MT dan per Juli 2025 sudah terealisasi sebanyak 138.842 MT atau melampaui tiga persen.
Jumlah tersebut setara 46,2 juta tabung dengan rata-rata penyaluran sebesar 798 metrik ton pada Juli 2025 atau 266 ribu tabung per hari.
Yang menjadi persoalan, meski distribusi melampaui kuota, fakta di lapangan konsumen tetap mengeluhkan ketersediaan LPG 3 kg di lapangan.
Manajer Ritel Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali Endo Eko Satryo mengakui ada masalah pada rantai distribusi dan pengawasan.
Persoalan kian pelik lantaran masih ada praktik pengecer yang membeli tabung di pangkalan dan penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET).
Oleh karena itu, Pertamina yang tergabung dalam Satgas LPG 3 Kg, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik di Bali.
Temuan Satgas LPG 3 Kg, sektor Horeka masih ada yang yang menggunakan tabung pink dan elpiji bersubsidi.
Endo Eko Satryo menambahkan pihaknya siap menggelar operasi pasar untuk menekan kelangkaan LPG 3 Kg sesuai HET Rp 18 ribu per tabung.
Fakta masih ada sektor Horeka menggunakan LPG 3 Kg diakui Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Bali Ida Ayu Putriani.
“Temuan kami masih ada restoran dan laundry yang memakai LPG 3 Kg.
Oleh karena itu, kami terus melakukan monitoring, termasuk memberikan surat peringatan kepada agen,” kata Ida Ayu Putriani.
Ketua Hiswana Migas Bali Dewa Ananta menyinggung pentingnya meningkatkan pengawasan agar LPG 3 Kg tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan.
Salah satunya adalah meningkatkan partisipasi pemerintah daerah hingga kepala desa untuk ikut melakukan pengawasan distribusi.
Menurutnya, kelangkaan LPG 3 Kg karena teori partisipatif tidak berjalan maksimal.
“Oleh karena itu, semua pihak harus aware, setiap desa harus tahu dan ikut mengawasi distribusi LPG 3 Kg agar tepat sasaran, sesuai dengan nama dan alamat penerima,” kata Dewa Ananta.
Berdasar hasil rapat, Disperindag Bali akan segera berkoordinasi dengan Disperindag kabupaten/kota untuk membuat grup komunikasi melalui WA.
“Kami memang telah melakukan pengawasan menyeluruh satu bulan dua kali, tetapi pengawasan melekat itu ada di kabupaten/kota,” ujar Ida Ayu Putriani.
Berdasar fakta tersebut, IGN Alit Kelakan minta pengawasan terus digalakkan.
Jangka pendek dengan membuat grup komunikasi melalui WA.
Grup itu sebagai bentuk pengawasan sekaligus memudahkan koordinasi ketika terjadi kelangkaan LPG 3 Kg.
Grup itu berisi kepala desa hingga organisasi perangkat daerah level kabupaten hingga provinsi.
“Jadi, kalau ada kelangkaan LPG 3 Kg, kepala desa bisa cepat mengomunikasikan melalui grup WA dan segera dieksekusi Pertamina,” tutur IGN Alit Kelakan. (lia/JPNN)
