Sabo, JAKARTA — Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah resmi mulai bekerja hari ini setelah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas lintas kementerian/lembaga itu untuk mengawasi program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Pembentukan satgas itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo pada rapat terbatas (ratas), Rabu (15/10/2025). Arahan itu kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sore ini, Rabu (22/10/2025).
Satgas memulai kerjana dengan melaksanakan rapat kick-off yang dihadiri oleh di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
“Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat,” terang Airlangga pada konferensi pers usai rakortas tersebut, Rabu (22/10/2025).
Usai rapat sore ini, satgas menyepakati pengelompokan menjadi tiga kelompok kerja (pokja). Pokja pertama bertugas untuk mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.
Pokja kedua bertugas untuk mempercepat implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking.
Kemudian, pokja ketiga bertugas untuk mempercepat penyelesaiakn penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.
Program pemerintah yang akan menjadi fokus satgas seperti program paket ekonomi 2025, 2026 dan untuk penciptaan lapangan kerja alias 8+4+5. Beberapa program stimulus yang diumumkan September 2025 itu meliputi sejumlah insentif fiskal yang diperpanjang, debottlenecking terhadap hambatan nontarif (non-tariff barrier), isu per komoditas maupun sektor serta beberapa hambatan lainnya.
“Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar,” terang Airlangga.
Salah satu anggota satgas, yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan bekerja di pokja kedua. Dia menyebut secara khusus akan fokus pada penyerapan anggaran program prioritas Presiden.
“Nanti yang enggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5% persen, triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi,” terangnya. .
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menuturkan bahwa pokja kedua yang fokus pada debottlenecking tidak hanya akan mengurus MBG hingga Kopdes, melainkan juga program-program di luar pemerintah. Purbaya menyebut akan menerima pengaduan dari pelaku usaha dan memimpin gelar perkara setiap minggunya.
Dia menyebut masalah-masalah yang ditemukan pada pokja kedua akan diteruskan ke pokja ketiga yang fokus pada hukum dan regulasi. Pokja terakhir itu turut melibatkan penegak hukum.
“Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih cepat dari yang sekarang,” pungkasnya.
