Sabo, DENPASAR– Setelah beberapa waktu lalu Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menggelar rapat pembahasan rencana aksi di berbagai bidang, kini 10 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam FKD-MPU menggelar rapat gabungan di Bali.
Perwakilan dari 10 Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Lampung, Banten, Bali, NTB, dan NTT yang hadir akan melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama di berbagai bidang.
Di antaranya kerja sama di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pariwisata, Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bidang Kebencanaan, Bidang SPBE, Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum.
Kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani itu akan disampaikan langsung kepada 10 Kepala Daerah FKD-MPU atau yang mewakili esok hari.
Tenaga Ahli Utama Sekertaris Bersama Forum Kerjasama Daerah, Halilul Khairi, mengatakan forum ini memperkuat kerja sama lintas wilayah melalui penyusunan rencana aksi konkret selama lima tahun ke depan.
“Rapat gabungan tahun ini menitikberatkan pada upaya konkret hasil perjanjian kerja sama (PKS) yang selama ini belum diikuti dengan tindak lanjut di lapangan. Karena selama ini belum ada rencana aksi, sehingga tersendat. Maka pada kesempatan ini dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang konkret,” kata Halilul usai menghadiri pembukaan rapat gabungan, Senin 20 Oktober 2025, di Sanur Resort Watujimbar, Denpasar.
Dalam FKD-MPU ini, setiap provinsi diminta untuk menyiapkan rencana aksi tahunan dari masing-masing dinas terkait.
Sehingga terencana dengan baik dan masuk dalam anggaran daerah.
Menurutnya, penyusunan rencana aksi bersama akan memudahkan koordinasi lintas provinsi dan memastikan setiap kerja sama dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Dalam forum ini, semua daerah memiliki kerja sama, baik bersamaan atau sekaligus 10 provinsi atau hanya dua hingga tiga provinsi yang terlibat.
“Agenda besarnya sudah ada. Tahun pertama melakukan apa? Tahun ke dua melakukan apa? hingga 5 tahun ke depan. Ini yang akan dibuat melalui PKS dalam rapat gabungan kali ini,” urai Halilu.
Lebih lanjut ia menyampaikan masing-masing bidang terdapat puluhan kerja sama juga di dalamnya salah satu contoh ketika akan melaksanakan temu dagang atau temu bisnis, maka 10 provinsi akan bertemu.
“Misalnya tahun depan ada acaranya di Jawa Tengah, maka seluruh provinsi akan menyiapkan anggaran untuk membawa binaan-binaan bisnisnya dari daerahnya. Kerja sama serupa sebelumnya pernah menghasilkan nilai ekonomi signifikan, namun itu hanya 2 provinsi saja. Bayangkan kalau 10 provinsi, tentu menggerakkan roda ekonomi yang luar biasa,” paparnya.
Ia juga mencontohkan dalam bidang penanganan bencana antar provinsi, di mana belum lama ini Bali dilanda musibah banjir bandang dan langsung disikapi oleh provinsi lainnya yang tergabung dalam FKD-MPU.
“Kemarin Bali misalnya ada banjir ya. Kita dari Sekber sudah langsung undang tuh Pak Asisten itu. 10 provinsi kita kumpulin, mau dukung Bali apa? Ternyata setelah kita kumpul di hari kedua setelah banjir itu penanganan sudah selesai. Jadi provinsi lain yang berkontribusi itu Jawa Timur, ngirim mobil yang nyedot banjir. Ini contoh nyata kolaborasi yang akan kita gaungkan ke depannya,” urai Halilu.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, menilai forum kerja sama seperti FKD-MPU sangat bermanfaat, khususnya dalam memperkuat koordinasi antar provinsi dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi.
Salah satu contohnya, pola kerja sama semacam ini telah terbukti efektif dalam memastikan sinergi lintas daerah dalam pemulangan korban perdagangan orang maupun orang terlantar.
“Kerja sama ini yang dilakukan oleh Mitra Praja Utama yang diinisiasi oleh sekretariat bersama. Waktu dulu saya di Dinsos itu kalau pemulangan orang terlantar sangat efektif. Kalau tidak ada koordinasi dan kerjasama, tentu akan memberatkan,” papar Dewa Mahendra.
Ia pun juga menyinggung kerja sama di bidang UMKM yang dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal antar provinsi seperti di DKI Jakarta yang mengangkat produk-produk UMKM daerah provinsi lain melalui event atau acara-acara yang diadakan di kawasan Kota Tua.
Bidang pariwisata juga sudah berjalan dimana 9 Provinsi dari anggota FKD-MPU akan kembali mengikuti gelaran Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) tahun depan.
Dan saat ini pihaknya di Provinsi Bali terus memperbaiki aspek kebersihan dan penanganan sampah sebagai bagian dari upaya menjaga citra pariwisata.
“Saat ini Pemprov Bali juga menunggu realisasi proyek waste to energy sebagai langkah strategis dalam penanganan sampah di daerah wisata. Selain itu, kerja sama di Bidang Kebencanaan juga sangat baik, seperti saat banjir kemarin disikapi semua pihak, termasuk provinsi yang ada di forum ini,” pungkasnya.(*)
Kumpulan Artikel Bali
