Derana NTT – Dengan dimulainya rekrutmen PPPK paruh waktu 2025, banyak calon pegawai yang penasaran mengenai besaran gaji, skema pembayaran, serta waktu pencairan gaji pertama.
Mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK Paruh Waktu dihitung secara proporsional berdasarkan jam kerja efektif, yaitu 4 jam per hari atau 20 jam per minggu.
Beban kerja mereka juga disesuaikan dengan tanggung jawab jabatan yang diemban. Hal ini menjadikan PPPK paruh waktu sebagai opsi yang lebih fleksibel dibandingkan PPPK penuh waktu.
Selain itu, pendanaan gaji PPPK paruh waktu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tergantung instansi tempat bekerja.
Kapan Gaji Pertama Cair?
Gaji pertama PPPK paruh waktu mulai dicairkan setelah pegawai:
1. Menerima SK pengangkatan dari instansi,
2. Mengikuti pelantikan dan menandatangani kontrak,
3. Mendapatkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT),
4. Dan ditetapkan Tanggal Mulai Tugas (TMT).
Tanggal efektif pencairan gaji akan menyesuaikan dengan kebijakan instansi masing-masing.
Besaran Gaji Minimal PPPK Paruh Waktu 2025
Pemerintah menetapkan bahwa gaji PPPK paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari upah minimum (UMP) di daerah tempat mereka ditugaskan.
Berikut ini adalah beberapa contoh UMP tahun 2025 yang dapat dijadikan acuan. Informasi ini kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya, antara lain:
1. Aceh 3,685,616.00
2. Sumatera Utara 2,992,559.00
3. Sumatera Barat 2,994,193.47
4. Riau 3,508,776.22
5 Jambi 3,234,535.00
6. Sumatera Selatan 3,681,571.00
7. Bengkulu 2,670,039.39
8. Lampung 2,893,070.00
9. Bangka Belitung 3,876,600.00
10. Kepulauan Riau 3,623,654.00
11. DKI Jakarta 5,396,761.00
12. Jawa Barat 2,191,232.18
13. Jawa Tengah 2,169,349.00
14. DI. Yogyakarta 2,264,080.95
15. Jawa Timur 2,305,985.00
16. Banten 2,905,119.90
17. Bali 2,996,561.00
18. Nusa Tenggara Barat 2,602,931.00
19. Nusa Tenggara Timur 2,328,969.69
20. Kalimantan Barat 2,878,286.00
21. Kalimantan Tengah 3,473,621.04
22. Kalimantan Selatan 3,496,195.00
23. Kalimantan Timur 3,579,313.77
24. Kalimantan Utara 3,580,160.00
25. Sulawesi Utara 3,775,425.00
26. Sulawesi Tengah 2,915,000.00
27. Sulawesi Selatan 3,657,527.37
28. Sulawesi Tenggara 3,073,551.70
29. Gorontalo 3,221,731.00
30. Sulawesi Barat 3,104,430.00
31. Maluku 3,141,700.00
32. Maluku Utara 3,408,000.00
33. Papua Barat 3,615,000.00
34. Papua Barat Daya 3,614,000.00
35. Papua 4,285,850.00
36. Papua Selatan 4,285,850.00
37. Papua Tengah 4,285,848.00
38. Papua Pegunungan 4,285,850.00
Besaran gaji tentu akan disesuaikan dengan jabatan dan kualifikasi pegawai, namun UMP menjadi batas bawah yang harus dipenuhi.
Kesimpulan
PPPK paruh waktu memberikan alternatif karier yang menarik dengan beban kerja lebih ringan, kontrak yang fleksibel, dan gaji yang layak.
Namun, kepastian administrasi dari instansi menjadi kunci utama agar proses berjalan lancar dan hak pegawai bisa segera diberikan.***
