Ringkasan Berita:
- Rocky Gerung Sebut Jokowi berpotensi terpidana soal kereta cepat
- Menkeu Purbaya tolak biayai utang Kereta Cepat
SaboKasus soal kereta cepat Whoosh memang kini tengah ramai dibicarakan.
Apalagi usai Menkeu Purbaya secara terang-terangan tak akan membiayai kereta cepat tersebut.
Bahkan pengamat politik Rocky Gerung menyebut jika Presiden ke 7 RI, yakni Jokowi berpotensi besar mendapat pidana karena kasus kereta cepat ini.
Usai tak menjabat sebagai presiden, memang begitu banyak polemik yang dialami Jokowi, mulai dari soal kasus Ijazah dan yang terbaru soal kereta cepat.
Melansir dari akun youtube Rocky Gerung Official, Rocky Gerung menyebut karena kasus kereta cepat ini Jokowi berpotensi terpidana.
“Jadi banyak faktor yang bisa menerangkan kenapa sekarang publik menganggap bahwa potensi Pak Jokowi dipidanakan itu sangat besar,” ujarnya dilansir dari youtube Rocky Gerung, Selasa (21/10/2025).
Menurut Rocky Gerung sebenarnya kereta cepat ini tidak ada pentingnya.
“Sudah bertahun-tahun dibahas, apa pentingnya kereta cepat itu untuk mempercepat pergerakan masyarakat dari Bandung ke Jakarta, atau sebaliknya, dalam skala yang cuma beda setengah jam,” tutur Rocky
Bahkan menurut sang pengamat politik itu, banyak para pebisnis menggunakan mobil daripada kereta cepat.
“Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China.” ungkapnya lagi.
Kereta cepat pada akhirnya menjadi skandal apalagi hal ini menurutnya dilakukan dengan ketidak hati-hatian.
“Sekali lagi, sebetulnya kereta cepat ini akhirnya skandal, karena tidak dilakukan dengan kehati-hatian, hingga sekarang dia [Whoosh] rugi. Jadi, kerugian itu harusnya dianggap sebagai ketidakcermatan pembuatan kebijakan, yang juga bisa kesengajaan. Mark-up tanpa konsultasi dengan DPR misalnya, yang sifatnya Business to Business akhirnya negara terlibat kalau dia bangkrut,”Jelas Rocky Gerung.
Purbaya Tolak Biayai Kereta Cepat
Pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai opsi pembiayaan yang paling tepat untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Proyek kereta cepat itu digarap melalui kerja sama Indonesia–China (KCIC).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai menghadiri pertemuan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam, (12/10/2025).
“Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ungkap Prasetyo Hadi.
Ia mengatakan, kereta cepat Whoosh kini menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu mobilitas Jakarta-Bandung.
“Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung. Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Surabaya gitu,” imbuhnya.
Meski begitu, Prasetyo menyebut skema pembayaran utang KCIC tidak dibahas dalam rapat semalam.
“Malam ini tidak. Malam ini tidak sempat, Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada APBN.
Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari dividen.
Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business.
Artinya tidak ada utang pemerintah.
“Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” tegas Suminto.
Sebagai catatan, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang mulai beroperasi resmi pada 2 Oktober 2023 mengalami peningkatan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.
Untuk menutupi kenaikan biaya tersebut, proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.
PT KCIC, selaku pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan hasil kerja sama antara konsorsium Indonesia, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memiliki 60 persen saham, dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, yang memegang 40 persen saham.
Komposisi pemegang saham PSBI saat ini adalah:
– PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37 persen
– PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12 persen
– PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30 persen
– PT Perkebunan Nusantara I: 1,21 persen
Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).
Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS.
Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.
Bermasalah Sejak Awal
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) memang tidak berjalan mulus dan dikritik sejak awal dibangun.
Biaya pembangunan yang membengkak di tengah jalan membuat pemerintah, di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akhirnya turun tangan memberikan suntikan dana APBN untuk menopang proyek tersebut.
Padahal sesuai janji yang beberapa kali diucapkan sebelumnya, pemerintah telah menegaskan bahwa pembangunan KCJB akan murni menggunakan skema business to business (b to b) tanpa melibatkan dana APBN.
Namun janji tinggal janji.
Komitmen lain yang kemudian berubah adalah pemberian jaminan pemerintah atas pinjaman dari kreditur China.
Presiden Jokowi kala itu sampai harus merevisi beberapa regulasi.
Dalam perjalanannya, Menteri Perhubungan periode 2014-2016, Ignasius Jonan bersikap kritis atas proyek ini.
Mantan Direktur Utama PT KAI ini beberapa kali menyampaikan keberatannya, terutama terkait konsesi dan trase proyek.
Seperti diberitakan Harian Kompas pada 1 Februari 2016, proses perizinan trase sempat tertahan lantaran Jonan enggan menerbitkan izin sebelum seluruh aturan dipenuhi.
Meski sempat terhambat akibat belum terbitnya izin trase, proyek KCJB akhirnya resmi dimulai setelah Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pada 2016 di Perkebunan Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Namun, menariknya, Jonan yang kala itu masih menjabat Menteri Perhubungan, tidak hadir dalam acara groundbreaking tersebut.
Setelah kereta cepat beroperasi, ternyata masalah belum selesai. Proyek ini justru menghadapi persoalan baru.
Kerugian terus membengkak dan menjadi beban keuangan bagi perusahaan.
Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dirilis di situs resmi PT KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), induk konsorsium Indonesia dalam proyek ini, mencatat kerugian hingga Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024.
Situasi belum juga membaik di tahun berjalan.
Hanya dalam paruh pertama 2025,
PSBI kembali menanggung rugi sebesar Rp 1,625 triliun.
