Laporan Wartawan Sabo, Feronike Rumere
Sabo, MIMIKA – Dalam upaya memperkuat kolaborasi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada publik, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan Media Gathering bersama media lokal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dengan tema “Transparansi dan Informasi Publik: Menyampaikan Edukasi dan Manfaat JKN dengan Jelas serta Akurat”, Senin (20/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik di wilayah Mimika.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh rekan jurnalis yang telah hadir dan terus mendukung penyebaran informasi positif tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kami sangat mengapresiasi antusiasme rekan-rekan media yang hadir dalam kegiatan media gathering hari ini. Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah kerja Kantor Cabang Jayapura, dan kontribusi teman-teman media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat,”terang Hernawan di Flash Caffe, Jalan Hasanudin, Mimika.
Dalam kesempatan tersebut, Hernawan memaparkan data terkait pembiayaan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Mimika.
Hingga saat ini, BPJS Kesehatan telah membayarkan Rp95,2 miliar untuk pelayanan kesehatan peserta JKN yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan wilayah Mimika. Sementara itu, untuk peserta asal Mimika yang memperoleh pelayanan kesehatan di luar wilayah Mimika, total pembiayaan yang dikeluarkan mencapai Rp20,5 miliar.
“Angka ini menunjukkan betapa besar manfaat program JKN yang telah dirasakan masyarakat. Kami berharap masyarakat terus aktif menjaga status kepesertaannya agar tidak terkendala ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Hernawan.
Ia juga menegaskan pentingnya peran media dalam memperkuat literasi publik tentang JKN, terutama dalam mendorong transformasi mutu layanan di fasilitas kesehatan.
“Kami berharap media dapat menjadi corong informasi yang akurat serta mitra strategis BPJS Kesehatan dalam mengedukasi masyarakat. Melalui pemberitaan yang faktual dan berimbang, kita bisa bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program JKN,” tutur Hernawan.
Kegiatan yang dikemas dalam diskusi santai dan interaktif tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pihak BPJS Kesehatan. Salah seorang awak media, Mustofa, mengajukan pertanyaan mengenai status kepesertaannya dalam program JKN yang bersamaan dengan kepemilikan asuransi swasta.
“Saya ingin memastikan, apakah kepesertaan JKN saya bermasalah jika saya juga memiliki asuransi swasta?,”tanya Mustofa.
Menanggapi hal itu, Hernawan menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan selama penjaminan utama tetap berasal dari JKN.
“Selama penjaminan utama berasal dari JKN, maka asuransi swasta dapat menjadi komplementer atau pelengkap. Namun apabila asuransi swasta menjadi penjamin utama, maka JKN tidak bisa menjadi komplementer. Hal ini karena JKN bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal dan bekerja minimal enam bulan di Indonesia,” jelas Hernawan.
Lebih lanjut, Mustofa juga membagikan pengalamannya ketika berobat di RS Primaya Makassar beberapa waktu lalu. Ia mengaku cukup puas dengan pelayanan yang diterimanya melalui program JKN.
“Saya sangat terbantu saat menjalani pengobatan jantung di RS Primaya Makassar. Prosesnya mudah, cepat, dan saya benar-benar merasakan manfaat dari program JKN ini,” ungkap Mustofa.
Sementara itu, awak media lainnya, Tora, mengonfirmasi mengenai penjaminan penyakit endemi seperti malaria di Papua. Menjawab pertanyaan tersebut, Hernawan menerangkan bahwa beberapa penyakit seperti malaria, tuberkulosis (TBC), dan HIV merupakan program pemerintah yang sudah memiliki sumber pembiayaan tersendiri, sehingga tidak ditanggung ganda oleh JKN.
“Namun, apabila terdapat indikasi medis yang mengharuskan perawatan rawat jalan atau rawat inap, maka penjaminan JKN tetap berlaku, karena program pemerintah biasanya hanya menanggung biaya obat,” jelasnya.
Hernawan juga menambahkan bahwa Kabupaten Mimika merupakan daerah dengan pembiayaan penyakit malaria terbesar hingga saat ini. Hal tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara program JKN dan program pemerintah lainnya dalam memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi masyarakat Papua.
Menutup kegiatan, Hernawan kembali mengajak insan media untuk terus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat, khususnya di wilayah Mimika, agar semakin memahami hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.
“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan media bukan hanya soal penyebaran informasi, tapi juga wujud kolaborasi dalam membangun kesadaran publik akan pentingnya jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Hernawan.(*)
