KABAR BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan usulan strategis terkait pengembangan industri pertahanan nasional. Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad yang saat ini beroperasi di Kota Bandung sebaiknya dipindahkan ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Ia menilai, kondisi di Bandung yang semakin padat penduduk dan keterbatasan fasilitas, terutama landasan pacu untuk uji coba pesawat, membuat PTDI sulit berkembang secara maksimal.
Hal inilah yang mendorongnya untuk berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan industri pertahanan dan TNI Angkatan Udara, guna mencari solusi terbaik.
“Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI ya, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan berkomunikasi dengan KASAU. Pikirannya sama bahwa tidak mungkin misalnya PT DI di Bandung itu berkembang dengan pesat, dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan karena telah padat oleh penduduk,” ucap Dedi di Bandung, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi industri pertahanan di Bandung sudah lama menjadi perhatian. Ia pun menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan gagasan tersebut kepada sejumlah pihak terkait agar dapat dipertimbangkan secara serius.
Bahkan, tidak hanya industri seperti PTDI dan Pindad yang diusulkan untuk dipindahkan, Dedi juga menilai keberadaan TNI Angkatan Udara di Bandara Husein Sastranegara sebaiknya dialihkan ke Kertajati. Hal ini diyakini bisa membuka ruang baru bagi pertumbuhan kawasan yang lebih terencana dan strategis.
“Dari mulai PT DI, Pindad, kalau Dahana kan memang sudah di Subang. Itu di sana, termasuk nanti angkatan udaranya, misalnya angkatan udara Husein ya pindah ke Kertajati. Karena di situ banyak tanah yang masih terbentang luas yang itu tanah negara. Apakah dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, atau dikuasai oleh Perhutani, atau dikuasai oleh kementerian lain tetapi yang jelas itu statusnya tanah negara,” kata dia.
Menurut Dedi, lokasi Kertajati menawarkan lahan luas yang dapat menampung berbagai fasilitas industri pertahanan. Dengan status lahan negara, kawasan tersebut dinilai lebih mudah dikembangkan tanpa harus menghadapi kendala kepadatan kota seperti di Bandung.
Ia juga menambahkan, hasil komunikasinya dengan sejumlah pemangku kepentingan mendapat respons positif. “Dan setelah industri pertahanan pindah, akhirnya kemungkinan akan jadi kawasan ekonomi khusus,” ujarnya.
Apabila Kertajati ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus berbasis industri pertahanan, aktivitas penerbangan di BIJB pun diyakini akan meningkat pesat. Hal ini akan memberi dampak ganda, baik untuk operasional bandara maupun perkembangan ekonomi regional.
Selain itu, Dedi menilai bahwa biaya operasional yang selama ini dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat untuk BIJB bisa dialihkan ke sektor lain. “Ya hilang dong. Hilang kan nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” katanya.
Usulan ini diharapkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang, tidak hanya untuk mendukung industri pertahanan nasional, tetapi juga untuk mengoptimalkan fungsi Kertajati sebagai pusat aktivitas penerbangan dan ekonomi di Jawa Barat.
Dengan pemindahan ini, Bandung pun bisa diarahkan pada tata ruang kota yang lebih ramah dan terkendali.
Jika rencana tersebut terealisasi, Jawa Barat berpotensi menjadi pusat pertahanan sekaligus kawasan ekonomi strategis baru yang mampu menarik investasi besar.
Namun, tentu diperlukan kajian komprehensif dan koordinasi lintas sektor agar pemindahan industri besar ini dapat berjalan mulus tanpa menimbulkan persoalan sosial maupun lingkungan.***
