SaboIsu ketegangan antara Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi isu publik.
Kini, kondisi itu akhirnya mendapat tanggapan dari Purbaya.
Dugaan “perang dingin” mencuat setelah keduanya terlihat mengabaikan satu sama lain dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara.
Meski duduk bersebelahan dalam rapat paripurna tersebut, tidak ada interaksi atau sapaan di antara keduanya, memicu spekulasi adanya ketegangan di balik layar antar dua tokoh ekonomi penting di pemerintahan.
Purbaya dan Luhut duduk di antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Mensesneg RI Prasetyo Hadi.
Sementara itu, Luhut hanya sempat berbicara dengan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purabaya membantah dirinya enggan berbicara dengan luhut.
Adapun alasan Purbaya tak bertegur sapa lantaran posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan pensiunan Jenderal TNI tersebut.
“Kan jauh berapa kursi, masa (panggil) ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ucap Purbaya melansir dari Tribunnews.com, Senin (20/10/2025).
Ia mengatakan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik meskipun saat ini ada perbedaan pandangan mengenai pemakaian uang negara.
“Tapi baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” jelasnya.
Tolak Permintaan Luhut Terkait Pemakaian Uang Negara
Isu keretakan hubungan keduanya bermula lantaran Purbaya kerap menolak permintaan Luhut terkait pemakaian uang negara.
Pertama, Purbaya menolak permintaan membangun family office memakai anggaran APBN.
Adapun Family Office merupakan proyek yang sudah diupayakan Luhut sejak lama.
Usulan itu sudah ia ajukan sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era Presiden Jokowi.
Selain menolak Family Office, Purbaya juga menolak usulan Luhut mengenai suntikan dana kepada Indonesia Investment Authority (INA) Rp 50 triliun per tahun.
Lalu, Luhut juga sempat mengingatkan Purbaya tidak mengambil dana Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak terserap.
Namun, usulan itu tak digubris Purbaya dan tetap memberikan tenggat waktu kepada BGN untuk segera menyerap anggaran.
Luhut dulunya pimpinan Purbaya
Purbaya diketahui memiliki rekam jejak panjang sebagai mantan anak buah Luhut di berbagai lembaga pemerintahan.
Karier Purbaya bersama Luhut dimulai sejak tahun 2014. Di Kantor Staf Presiden (KSP), ia menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis dari April hingga September 2015, saat Luhut menjabat sebagai Kepala KSP.
Ketika Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Purbaya turut diboyong dan dipercaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dari November 2015 hingga Juli 2016, bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Luhut di kementerian tersebut.
Tak berhenti di situ, saat Luhut berpindah ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Purbaya kembali mengikuti jejaknya.
Ia menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dari Juli 2016 hingga Mei 2018.
Melihat rekam jejak dan pengalaman panjang Purbaya dalam bidang ekonomi serta kedekatannya dengan berbagai kebijakan strategis nasional
Luhut menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo yang memilih Purbaya sebagai Menteri Keuangan.
Menurutnya, Purbaya adalah sosok yang tepat untuk mengemban tugas penting tersebut.
“Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus,” kata Luhut melansir dari Wartakotalive.com, Rabu (10/9/2025).
Karena itu, Luhut meminta masyarakat melihat kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini.
Ia yakin, Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional dengan kemampuan dan pengalamannya untuk memenuhi target Presiden RI Prabowo Subianto.
“Tapi, saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” kata dia.
