Laporan Wartawan Sabo, Anang Ma’ruf
Sabo, SUKOHARJO –Arus lalu lintas di kawasan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sempat dialihkan saat Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Kartasura pada Senin (20/10/2025).
Pengalihan arus dilakukan oleh pihak kepolisian bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo) sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kemacetan parah di titik pusat aksi.
Kendati demikian sempat terjadi pemadatan kendaraan, situasi lalu lintas secara umum tetap terkendali.
Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemantauan langsung selama aksi berlangsung untuk memastikan keamanan serta kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi.
“Kami juga membantu pengaturan lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Sukoharjo. Lalu lintas dari arah Solo–Yogyakarta maupun Solo–Boyolali, atau sebaliknya, kami atur agar tidak melintasi kawasan Tugu Kartasura,” ujar AKBP Anggaito, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, pengalihan arus dilakukan dengan sistem rekayasa lalu lintas sementara, terutama di jalur utama yang menuju Bundaran Kartasura. Kendaraan dialihkan ke beberapa ruas jalan alternatif untuk menghindari penumpukan.
“Langkah ini dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar dan tidak terganggu dengan adanya aksi mahasiswa,” imbuhnya.
AKBP Anggaito menambahkan, secara keseluruhan situasi lalu lintas di Kartasura tetap ramai lancar dan tidak ada gangguan berarti yang menghambat pergerakan kendaraan maupun aktivitas warga.
“Aksi berjalan kondusif, pengamanan dilakukan secara humanis, dan sampai aksi selesai, tidak ada kemacetan yang mengganggu kenyamanan masyarakat Kartasura,” pungkasnya.
Diketahui, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pada Senin (20/10/2025).
Aksi ini merupakan bentuk refleksi dan evaluasi terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Aliansi BEM Solo Raya, Ridwan Nur Hidayat, menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menagih janji kampanye dan mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan selama setahun terakhir.
“Aksi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menagih janji satu tahun kinerja Prabowo-Gibran. Ada beberapa kebijakan yang menurut kami tidak benar-benar berpihak kepada masyarakat, sehingga perlu adanya evaluasi mendalam,” ujar Ridwan.
Ridwan menyoroti sejumlah program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dinilai belum berjalan maksimal.
“Janji Gibran yang berasal dari Kota Surakarta adalah membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi sampai saat ini implementasinya belum benar-benar nyata. Memang ada program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih yang membuka peluang kerja, namun belum efektif seperti yang dijanjikan,” jelasnya.
Mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan program MBG yang dinilai masih bermasalah, terutama terkait kasus keracunan makanan di beberapa daerah.
“Program MBG ini seharusnya memberikan manfaat gizi yang baik bagi siswa, tetapi fakta di lapangan ada kasus keracunan di Kota Surakarta, Sukoharjo, dan Karanganyar. Ini membuktikan bahwa pemerintah hanya menjalankan formalitas tanpa memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan,” tegas Ridwan.
Selain isu program sosial, para mahasiswa juga menyerukan penegakan hukum yang transparan dan bebas dari kepentingan politik.
Mereka menilai banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan sejak 1998, serta masih adanya tindakan represif oleh aparat.
“Kami menuntut agar hukum benar-benar ditegakkan secara adil. Hingga kini pelanggaran HAM belum diselesaikan. Bahkan tindakan represif aparat masih terjadi, seperti yang baru-baru ini di Surakarta pada 29 Agustus lalu,” ungkapnya.
Ridwan juga mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi aktual di kabinet Prabowo-Gibran.
“Presiden Prabowo pernah menyampaikan efisiensi anggaran, namun yang terjadi justru kabinet semakin gemuk dan jumlah kementerian bertambah. Ini membuat tunjangan dan beban anggaran semakin besar,” lanjutnya.
Aliansi BEM Solo Raya turut menuntut agar arah pembangunan ekonomi benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.
“Kami ingin agar arah pembangunan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki. Saat ini kebijakan ekonomi masih terasa berpihak pada kelompok elit,” tambah Ridwan.
(*)
