Penggunaan Artificial Intelligence (AI) semakin masif, publik kian mengandalkan AI di berbagai lini kehidupan. Berkat kecerdasannya, AI disebut-sebut dapat membuka lapangan pekerjaan di sejumlah sektor.
Hal ini dapat dilihat dari Indonesia AI Report 2025 yang dirilis Sabo bersama Populix, salah satu hasil riset tersebut membahas soal lapangan pekerjaan yang terdampak oleh AI, termasuk persepsi terhadap pembukaan lapangan kerja.
Survei dilakukan pada 11-25 September 2025, menyasar 1.000 responden dengan distribusi lokasi 50% berasal dari Jabodetabek dan 50% dari kota-kota urban lainnya seperti Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan.
Responden memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA/SMK hingga S2, dengan proporsi gender 50:50. Dari segi usia, komposisi responden terdiri atas 50% Gen Z (18–28 tahun) dan 50% Milenial (29–44 tahun).
Publik meyakini lapangan pekerjaan akan semakin terbuka di bidang pengembangan AI, customer service, digital marketing, pekerjaan kreatif yang dibantu AI, keamanan data dan regulasi AI, hingga pendidikan. Yang menganggap AI tidak membuka lapangan pekerjaan sama sekali hanya 2 persen.
Bukan Replacement, Tapi Augmentation
Ada ketakutan bahwa AI akan merebut pekerjaan manusia di masa yang akan datang. Menurut CEO Dailysocial sekaligus Praktisi Transformasi Digital , Rama Mamuaya, hal tersebut sebetulnya wajar saja.
“Itu ketakutan yang sangat wajar karena kalau kita ngelihat case di luar sana pun, manusia digantikan AI itu it’s not fiction ya, beneran kelihatan gitu ya,” ujar Rama kepada Sabo, Jumat (26/9).
Namun, Rama juga meyakini bahwa AI bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu, kata dia, peran manusia tidak akan tergantikan. Jusrtu AI akan menjadi augmentation alias alat bantu untuk manusia.
“Cara mereka [manusia] melihat masalah, cara mereka mencari solusi, cara mereka apa, misalnya me-manage risiko gitu ya, kan beda-beda gitu ya. Nah, ini role-nya manusia tetap masih strong dan aku selalu bilang jangan takut digantikan sama AI, takutlah ketika kamu digantikan sama orang yang bisa pakai AI dengan bijaksana,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, peran manusia akan tetap kuat. “Maybe ya, the human AI augmentation itu akan jadi very dominant. Not replacement ya, augmentation,” kata Rama.
Sejalan dengan Rama, Sekjen Partnership Kolaborasi Riset & Inovasi Kecerdasan Artificial Indonesia (KORIKA) Sri Safitri menyebutkan, memang ada beberapa pekerjaan yang akan tergeser oleh AI. Namun, ia memastikan keterlibatan manusia dalam pekerjaan akan tetap ada.
“Semakin banyaknya penggunaan AI di kebutuhan industri, sebenarnya pekerjaan manusia itu tidak tergantikan, hanya perannya yang bergeser dari pekerjaan manual ke pekerjaan yang lebih analitis, kreatif dan pengawasan dari kerja AI itu sendiri. Nah, namun industri yang bijak bisa dia menggabungkan antara AI dengan manusia ya di mana istilahnya adalah human in the loop untuk bisa menghasilkan hasil yang terbaik, ” terangnya kepada Sabo,Senin (29/09).
Ia menyarankan, perlu ada upaya menyeimbangkan antara kemampuan AI dengan kontrol dari manusia. Tujuannya supaya industri dapat menghasilkan layanan dan produk berkualitas.
“Jadi dia (perusahaan) mengkombinasikan antara dia meningkatkan produktivitas kerja dengan AI tapi juga karyawannya diberikan pelatihan sehingga bisa beradaptasi dengan peran baru yang memiliki nilai tambah. Nah, tentunya ini dia bisa menghasilkan best of both approach ya,” katanya.
Butuh Regulasi untuk Melindungi Pekerja
Sri menegaskan pemerintah perlu berperan melindungi pekerja lewat regulasi yang bersifat nasional, di dalamnya dapat mengatur standar keamanan, standar transparansi dan standar audit AI. Selain itu, diperlukan pula mengatur tanggung jawab hukum apabila AI menyebabkan kerugian.
“Pemerintah juga bisa diharapkan meningkatkan investasi pendidikan dan juga reskilling dengan memberikan pelatihan AI literasi bagi pekerja di sektor-sektor yang beresiko tinggi,” imbuhnya.
Bagi Sri, perlu pula ada skema subsidi bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja melalui upskilling serta menjamin proteksi sosial adaptif dengan memperkuat seperti jaminan kehilangan pekerjaan.
“Ini sudah dilakukan oleh pemerintah contohnya di UAE ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah perlu adanya eksplorasi model-model baru bagaimana misalnya seperti upskilling allowance,” terangnya.
Saat ini lebih banyak perusahaan yang bersikap netral terhadap AI, yakni sebanyak 51 persen. Disusul dengan yang sangat mendorong sebanyak 27 persen, dan agak mendorong 15 persen. Menurut Sri, ini tidak lepas dari ketidakpastian hukum soal AI.
“Perusahaan itu memilih netral karena regulasinya belum jelas ya, bagaimana regulasi-regulasi yang terkait seperti Undang-Undang Perlindungan data pribadi, di Indonesia juga belum ada standar, sudah ada sih standar AI tapi juga belum semua industri tahu aturan-aturan terkait dengan misalnya bias AI, etika AI dan tanggung jawab hukum ketika misalnya AI menyebabkan kerugian gitu,” tegasnya.
Baca hasil riset lengkap Indonesia AI Report 2025 di sini:
