PR MEDAN – Di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal, Sumatera Utara justru mencatat capaian investasi yang cukup mencengangkan.
Sepanjang tahun 2024, total investasi yang masuk ke provinsi ini mencapai Rp53,67 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 42 ribu orang.
Capaian itu disampaikan langsung oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, SH, MSP, CGCAE, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Investasi dan Hilirisasi di Daerah dalam Mendukung Indonesia Keluar dari Middle Income Trap” yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Rabu 22 Oktober 2025.
“Transformasi ekonomi di Sumatera Utara diarahkan pada penguatan potensi wilayah, peningkatan kualitas SDM, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan berdaya saing,” ujar Sulaiman.
Menurutnya, lonjakan investasi terbesar di Sumut masih didominasi oleh sektor industri kimia dan makanan, dua bidang yang memiliki keterkaitan kuat dengan kekayaan sumber daya alam lokal.
Pemerintah provinsi pun terus memperkuat kebijakan pembangunan berbasis potensi daerah agar investasi yang datang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wabup Deli Serdang: Pemerintahan Harus Fokus dan Terarah
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, SS, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
“Melalui kerja sama yang solid, kita berharap arah pembangunan di daerah semakin jelas. Pemerintahan harus fokus agar investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Lom Lom menyebut, forum seperti FGD menjadi wadah penting untuk memperkaya pemahaman daerah terhadap kebijakan investasi dan hilirisasi, sekaligus menemukan solusi konkret atas berbagai tantangan yang muncul di lapangan.
Ombudsman Soroti Tantangan Hilirisasi dan Fiskal Nasional
Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Hery Susanto, SPi, MSi, yang hadir secara virtual, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam upaya keluar dari middle income trap.
Salah satunya adalah terbatasnya ruang fiskal di tengah kebutuhan pembangunan dan investasi yang terus meningkat.
“Investasi yang efisien dan transformatif menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi dan industrialisasi harus terus dilanjutkan agar nilai tambah ekonomi bisa dinikmati di dalam negeri,” jelas Hery.
Ia menambahkan, arah pembangunan nasional saat ini mengacu pada PP No.59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang menjadi dasar menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Melalui delapan misi pembangunan nasional (Asta Cita), pemerintah berupaya memperkuat ideologi, meningkatkan ketahanan nasional, memperbaiki kualitas SDM, dan melanjutkan hilirisasi industri dalam negeri.
Kajian Sistemik Ombudsman: Mengawal Investasi dan Hilirisasi
FGD yang dipandu oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi, ini juga menjadi bagian dari kajian sistemik Ombudsman RI dengan judul “Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap (MIT)”.
Melalui kajian ini, Ombudsman ingin memastikan pengawasan terhadap dua sasaran utama:
Peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan.
Peningkatan integritas ekonomi domestik dan global.
Hery menegaskan, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus mampu mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam sesi diskusi, berbagai perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara mengungkapkan kondisi riil investasi dan hilirisasi di daerah masing-masing.
Meski capaian investasi kuartal III sudah mendekati target, sejumlah persoalan teknis masih jadi penghambat utama.
Masalah yang sering muncul antara lain kesulitan akses sistem perizinan OSS, tumpang tindih regulasi, dan konflik dengan masyarakat sekitar lokasi investasi.
Transisi kewenangan perizinan dari pusat ke daerah juga disebut belum diiringi dengan kesiapan sistem digital yang memadai.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sumut Chandra Dalimunte, Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan Nurbaiti Harahap, Asisten II Serdang Bedagai Kaharudin, hingga perwakilan PTPN IV Regional 2.
Menutup diskusi, Inspektur Provinsi Sumut Sulaiman Harahap berharap agar kegiatan ini tidak berhenti pada tataran forum semata.
“Hasil kajian Ombudsman diharapkan mampu memberikan saran kebijakan konkret bagi instansi di pusat maupun daerah. Tujuannya jelas: memperkuat iklim investasi dan mempercepat hilirisasi di Sumatera Utara,” tutupnya.***
