Sabo – Dewan Eksekutif (EB) Komite Olimpiade Internasional (IOC) meminta semua federasi internasional untuk tidak menyelenggarakan acara atau pertemuan olahraga internasional apa pun di Indonesia.
Selain itu, IOC memutuskan untuk menutup segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia (NOC) mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Youth Olympic Games, ajang Olimpiade, atau konferensi di masa mendatang.
Keputusan tersebut berlaku sampai Indonesia memberikan jaminan yang memadai kepada federasi internasional bahwa pemerintah akan mengizinkan akses bagi semua peserta dari negara mana pun.
IOC mengeluarkan dua keputusan setelah pemerintah Indonesia menolak visa atlet Israel yang dijadwalkan mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
“Menyusul pembatalan visa atlet Israel oleh pemerintah Indonesia untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik FIG ke- 53 di Jakarta, Dewan Eksekutif IOC mengadakan pertemuan jarak jauh minggu ini dan membahas situasi khusus ini serta isu global yang terus berulang terkait akses atlet ke kompetisi internasional,” ujar IOC dikutip dari laman resminya, Kamis (23/10/2025).
“Pertemuan ini kembali menyoroti posisi berprinsip IOC: semua atlet, tim, dan ofisial olahraga yang memenuhi syarat harus dapat berpartisipasi dalam kompetisi dan acara olahraga internasional tanpa diskriminasi apa pun dari negara tuan rumah, sesuai dengan Piagam Olimpiade dan prinsip-prinsip dasar non-diskriminasi, otonomi, dan netralitas politik yang mengatur Gerakan Olimpiade,” tambahnya.
NOC diminta datang ke Lausanne
Selain menjatuhkan dua keputusan, IOC juga meminta Komite Olimpiade Indonesia (NOC) dan Federasi Senam Internasional (FIG) untuk datang ke markas IOC di Lausanne, Swiss.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas situasi yang terjadi menjelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik FIG ke-53.
Pihak komite menambahkan, pihaknya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan semua pemangku kepentingan Gerakan Olimpiade.
Hal tersebut berkaitan dengan pentingnya akses bebas dan tanpa hambatan ke negara masing-masing bagi semua peserta untuk menghadiri kompetisi internasional tanpa batasan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa bagi atlet senam asal Israel yang dijadwalkan bertanding di Jakarta.
“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril dikutip dari Antara, Kamis (9/10/2025).
Menurut Yusril, keputusan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidatonya di PBB menegaskan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum mengakui kemerdekaan Palestina.
Ia menambahkan, kebijakan ini juga mencerminkan aspirasi publik karena pemerintah mencatat penolakan luas dari ormas keagamaan, pemerintah daerah, dan partai politik terhadap rencana kehadiran atlet Israel di Jakarta.
Yusril juga mengatakan, keputusan pemerintah menolak visa atlet Israel sudah dibicarakan dengan jajaran kementerian di bawah Kemenko Kumham Imipas.
Salah satu pihak yang diajak berkoordinasi adalah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
“Beliau menjelaskan bahwa memang pernah ada surat sponsorship dari federasi olahraga senam artistik ini, tetapi karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah Indonesia akan menolak memberikan visa kepada atlet Israel maka federasi senam artistik ini juga sudah menarik kembali surat sponsorship yang mereka ajukan waktu yang lalu,” jelas Yusril.
FIG bela keputusan pemerintah
Keputusan pemerintah menolak kedatangan atlet Israel telah direspons oleh Federasi Gymnastik Internasional (FIG).
Sekretaris Jenderal FIG Nicolas Buompane tidak memungkiri bahwa keputusan Pemerintah Indonesia mungkin melanggar Piagam IOC dan Statuta FIG.
Meski begitu, keputusan Indonesia terpaksa diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
“Menyangkut keamanan, baik Piagam IOC dan Statuta FIG mencakup pasal-pasal mengenai memastikan partisipasi dan non-diskriminasi kepada semua atlet,” kata Buompane di Indonesia Arena, Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (18/10/2025).
“Bagaimanapun, terdapat juga klausa mengenai force majeure dan keselamatan peserta. Faktor-faktor ini juga harus dipertimbangkan,” tambahnya.
Buompane menyampaikan, masalah Israel menjadi salah satu faktor yang harus dipikirkan dalam beberapa kegiatan olahraga terkini.
Ia mencontohkan, unjuk rasa aktivis pro-Palestina pada balap sepeda Vuelta de Espana dan larangan penggemar klub Israel saat datang ke markas Aston Villa beberapa hari terakhir.
“Kami (FIG) semua menginginkan partisipasi penuh. Kami akan senang menemui teman-teman kami dari Israel di sini. Namun terkadang hal itu mustahil dilakukan karena pertimbangan keamanan,” tutur Buompane.
“Ini semestinya menjadi pelajaran, bukan hanya bagi FIG, namun segenap komunitas olahraga,” pungkasnya.
