MILITER Israel telah menewaskan sedikitnya 97 warga Palestina dan melukai 230 lainnya sejak dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober, dan melanggar perjanjian gencatan senjata sebanyak 80 kali. Ini termasuk 21 pelanggaran yang tercatat pada Ahad, ungkap Kantor Media Pemerintah Gaza seperti dilansir TRT World.
Gelombang serangan udara Israel ini diklaim sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas, yang dibantah oleh kelompok tersebut.
Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan bahwa “pendudukan Israel telah melakukan 80 pelanggaran yang terdokumentasi sejak deklarasi gencatan senjata, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.”
Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi penembakan langsung terhadap warga sipil, penembakan massal, penargetan yang disengaja, pembentukan “sabuk tembak”, dan penangkapan warga sipil.
Menurut pernyataan tersebut, pasukan Israel menggunakan kendaraan militer, tank yang ditempatkan di tepi permukiman, derek elektronik yang dilengkapi dengan sistem penargetan jarak jauh, pesawat, dan drone quadcopter untuk melancarkan serangan.
“Pelanggaran-pelanggaran ini tercatat di seluruh kegubernuran Gaza tanpa terkecuali, yang menegaskan bahwa pendudukan tidak mematuhi gencatan senjata dan melanjutkan kebijakan pembunuhan dan teror terhadap rakyat kami,” demikian pernyataan tersebut.
Sementara militer Israel pada Ahad secara sepihak menyatakan gencatan senjata di Gaza kembali diberlakukan setelah serangkaian serangan udara yang menewaskan 26 orang.
Serangan itu diklaim sebagai respons atas tewasnya dua tentara Israel dalam serangan Hamas. Peristiwa ini terjadi selama gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada 10 Oktober lalu.
Menurut laporan ABC News, Pasukan Israel (IDF) mengklaim Hamas melakukan sejumlah serangan terhadap pasukan Israel di dalam Gaza, termasuk tembakan roket antitank dan serangan penembak jitu.
“Pagi ini, Hamas menembakkan rudal antitank dan melakukan serangan terhadap pasukan IDF yang sedang beroperasi untuk menghancurkan infrastruktur teror di wilayah Rafah sesuai dengan perjanjian,” tulis IDF di X.
Israel kemudian melancarkan serangan udara dan tembakan artileri di Rafah yang diklaim menghancurkan sejumlah fasilitas militer Hamas.
Serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk seorang perempuan dan seorang anak pada Ahad. Otoritas kesehatan Gaza menyebut satu serangan mengenai bekas sekolah di Nuseirat yang dijadikan tempat penampungan warga mengungsi.
Ketegangan kemudian meningkat di sejumlah wilayah. Warga di Nuseirat bergegas membeli kebutuhan pokok di pasar utama, sementara keluarga-keluarga Palestina di Khan Younis melarikan diri ke arah selatan setelah serangan menghantam daerah mereka.
Israel dan Hamas Saling Tuding
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk menanggapi keras serangan tersebut.
“Setelah pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas, Perdana Menteri Netanyahu melakukan konsultasi dengan menteri pertahanan dan pejabat keamanan senior, serta memerintahkan tindakan keras terhadap target teroris di Jalur Gaza,” demikian pernyataan kantor perdana menteri.
Namun, Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada kesepakatan gencatan senjata, mengaku tidak mengetahui adanya bentrokan di Rafah, dan tidak berhubungan dengan kelompok lain di wilayah itu sejak Maret lalu.
Menurut laporan CNA, Israel akan kembali membuka jalur bantuan ke Gaza mulai Senin 20 Oktober 2025 setelah sempat menghentikan pasokan karena mengklaim pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas.
Serangan itu mengingatkan atas pelanggaran gencatan senjata Israel di Lebanon yang telah berlansung pada akhir 2024, meskipun gencatan senjata tersebut sebagian besar masih berlaku.
Keputusan itu diambil menyusul tekanan dari pemerintah Amerika Serikat.
Tanpa membahas pelanggaran gencatan senjata Israel di Gaza, Wakil Presiden AS JD Vance menilai kondisi keamanan di Gaza masih belum stabil.
Ia mengklaim terdapat sekitar 40 sel Hamas yang belum sepenuhnya dilucuti.
“Beberapa sel mungkin akan mematuhi gencatan senjata, tetapi banyak yang tidak,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya menjamin pelucutan senjata Hamas memerlukan keterlibatan negara-negara Teluk Arab untuk menegakkan hukum dan keamanan di lapangan.
