Penulis adalah alumnus FH UNPAR, mantan praktisi lingkungan, dan Pemegang 7 Rekor MURI (peraih gelar akademik & sertifikasi pendidikan terbanyak di Indonesia).
“Program Jaringan Listrik ASEAN (Asean Power Grid) merupakan mahkota kerja sama energi yang paling substantif di Wilayah Asia Tenggara. Ini menjadi tonggak penting bagi integrasi ekonomi, ketahanan energi, dan transisi menuju energi bersih di ASEAN”, demikian inti pesan dari Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Diraja Haji Anwar Ibrahim, saat membuka Pertemuan Menteri Energi ASEAN (ASEAN Minister on Energy Meeting) ke-43 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), 16 Oktober lalu.
Proyek APG yang semula mengkoneksikan Malaysia, Singapura, dan Vietnam, bakal diperluas ke Kamboja, Laos, Thailand, Filipina, dan Indonesia.
“Rencana aksi baru ini menjadi kompas kebijakan energi ASEAN untuk dekade mendatang, guna memperluas energi terbarukan, memperkuat konektivitas kawasan ASEAN, dan meningkatkan efisiensi”, tambah Anwar.
Adapun estimasi nilai investasi yang dibutuhkan guna dapat merealisasikan APG sebesar Rp 960 triliun, di mana akan dibangun jaringan interkoneksi setrum lintas negara, integrasi sistem energi hijau, dan penguatan infrastruktur transmisi di seluruh kawasan ASEAN.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjug, yang turut hadir di Kualalumpur, menyatakan bahwa Indonesia harus siap berperan sebagai negara penghubung (hub) energi di ASEAN. Dengan meningkatnya kebutuhan pasokan energi listrik di Kawasan Asia Tenggara, maka sangat dibutuhkan kolaborasi terkait interkoneksi kelistrikan dan Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan APG.
Wamen ESDM pun menyampaikan bahwa transisi energi di ASEAN harus dijalankan secara adil, teratur, dan inklusif, dengan mempertimbangkan kondisi nasional negara-negara anggota ASEAN.
Indonesia sebenarnya telah melakukan kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia. Impor listrik dari “Negeri Jiran” sudah dilakukan bagi daerah di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan wilayah perbatasan kedua negara. Yuliot menambahkan, total impor listrik dimaksud sekitar 20 megawatt (MW).
PLN
APG pada dasarnya menjadi tonggak penting integrasi energi di ASEAN untuk mewujudkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi bersih di masa depan, selain ketahanan energi bagi negara anggota ASEAN sekaligus mencapai target penurunan emisi karbon.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) sendiri melalui Direktur Utama, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa saat ini, Indonesia tengah melakukan transformasi besar untuk mewujudkan swasembada energi yang berkelanjutan. PLN ditugaskan oleh pemerintahan c.q. Kementerian ESDM, untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal. Pada saat yang sama, PLN pun berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menyediakan energi yang terjangkau ini, dapat lebih banyak mengundang investasi, menciptakan optimalisasi lapangan kerja, memberantas kemskinan, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
PLN hingga 2034 akan menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) Meskipun negeri kita memiliki potensi EBT yang sangat besar, pengembangannya menghadapi tantangan yang tidak mudah, di mana terdapat ketidaksesuaian antara lokasi sumber daya terbarukan dengan pusat permintaan listrik.
Rencana integrasi kelistrikan di ASEAN akan didukung melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, di mana dalam satu dasa warsa ke depan akan dibangun 48.000 kilometer sirkuit (KMS) jaringan transmisi. Ini merupakan kebutuhan jaringan transmisi untuk nasional dan juga terintegrasi dengan ASEAN. Bagi proyek kolaborasi APG, pemerintah telah memetakan peluang investasi sebesar Rp 600 triliun, yang tidak hanya datang dari sektor pemerintah namun juga berasal dari swasta.
Tentu dengan meningkatnya kebutuhan energi (listrik) di Kawasan ASEAN menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai pusat energi regional.
