Priangan Insider – Perusahaan PT Ultimate Noble Indonesia (UNI), yang beroperasi di Jalan Sasak Beusi No. 13, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, secara resmi memulai kegiatan produksinya pada Senin, 3 Maret 2025 lalu.
Acara peresmian yang megah tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer Gerungan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Garut Abdusy Syakur Amin.
Meskipun peresmian berlangsung dengan sorotan positif, aktivitas perusahaan ini telah memicu berbagai kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa masalah yang muncul meliputi dugaan konflik tanah dan tantangan terkait izin, yang saat ini sedang diperkarakan oleh sebuah lembaga di Kabupaten Garut.
Fokus Masyarakat pada Transparansi Dokumen Lingkungan
Salah satu aspek yang paling menonjol dalam kritik publik adalah kurangnya aksesibilitas terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh perusahaan. Hingga saat ini, PT Ultimate Noble Indonesia belum membagikan dokumen AMDAL kepada penduduk sekitar, padahal dokumen tersebut krusial untuk memverifikasi bahwa operasi industri tidak berdampak buruk pada ekosistem lokal.
Lebih lanjut, meski telah mendapat persetujuan dari pejabat tinggi, lokasi pabrik ini beberapa kali mengalami insiden minor, seperti runtuhnya tanggul dan banjir yang merendam jalan di depan area produksi.
Permintaan Warga untuk Akses Informasi Lingkungan
Tokoh masyarakat di Cibatu, Roni Faisal Adam, menekankan bahwa penduduk berhak mendapatkan informasi lengkap tentang isi dokumen AMDAL yang terkait dengan kegiatan pabrik. Ia menyatakan bahwa transparansi data lingkungan merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh peraturan hukum.
“Dokumen AMDAL harus dapat diakses oleh masyarakat sehingga mereka dapat memahami potensi risiko lingkungan dari operasi industri dan bagaimana perusahaan mengelolanya,” kata Roni, Selasa (21/10/2025).
Ia juga menambahkan bahwa dengan akses tersebut, masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan, memberikan umpan balik kepada perusahaan, dan memastikan bahwa kegiatan industri selaras dengan standar lingkungan.
Signifikansi Dokumen AMDAL untuk Ekosistem dan Komunitas
Dokumen AMDAL mencakup evaluasi mendalam tentang dampak potensial aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, dokumen ini merinci strategi pengelolaan dan monitoring yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasi industri yang ramah lingkungan.
Melalui akses ke AMDAL, masyarakat diharapkan mampu:
1. Memahami risiko lingkungan yang mungkin terjadi.
2. Mengetahui langkah-langkah mitigasi dan pengawasan yang diterapkan perusahaan.
3. Menyampaikan tanggapan atau rekomendasi kepada otoritas terkait.
4. Mengawasi implementasi komitmen lingkungan perusahaan.
Mekanisme Akses Dokumen AMDAL oleh Publik
Secara umum, masyarakat dapat memperoleh dokumen AMDAL melalui saluran resmi berikut:
– Situs web perusahaan atau pemerintah daerah.
– Kantor Dinas Lingkungan Hidup daerah dan provinsi.
Akses informasi ini memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekologi di sekitar zona industri.
Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sesuai Peraturan Daerah
Roni Faisal Adam juga menyoroti bahwa kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Berdasarkan regulasi tersebut, perusahaan diharuskan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk di area operasional.
Masalah Perekrutan Tenaga Kerja yang Tidak Memprioritaskan Penduduk Lokal
Penduduk Cibatu masih menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, meskipun pabrik telah beroperasi. Bahkan, keberadaan pabrik ini tidak mengurangi angka pengangguran, melainkan justru memperburuk situasi.
“Saya mengalami kesulitan besar untuk diterima bekerja di pabrik. Apa gunanya pabrik ada jika warga setempat kesulitan mendapatkan pekerjaan?” ungkap Faisal Tanjung, seorang warga Cibatu.
Menurut Faisal, banyak penduduk yang harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan janji pekerjaan. Namun, meskipun telah memberikan pembayaran tersebut, banyak yang belum mendapat panggilan kerja.
Pelaksanaan TJSL tidak terbatas pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup tanggung jawab etis dan hukum perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Prinsip ini menunjukkan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan hubungan harmonis antara industri dan alam.
Kontroversi yang melibatkan PT Ultimate Noble Indonesia menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap operasi industri.
Masyarakat berharap perusahaan segera membuka dokumen AMDAL dan menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan serta kesejahteraan warga sekitar.
Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional pabrik agar tetap sesuai dengan peraturan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, industri di Garut dapat berkembang tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup.(***)
