MASYARAKAT Antifitnah Indonesia atau Mafindo mencatat terdapat 1.593 hoaks selama setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Organisasi nirlaba yang berfokus pada pemeriksaan fakta serta pencegahan penyebaran hoaks itu menghimpun dan memverifikasi data disinformasi tersebut dalam kurun waktu 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025.
Hasil riset Mafindo menunjukkan, kasus hoaks tersebar setiap bulannya di berbagai platform digital dengan tingkat intensitas bervariasi. Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, mengungkapkan puncak frekuensi hoaks terjadi pada Juli 2025. Total kasus hoaks pada bulan itu sebanyak 180 kasus atau sekitar 11,30 persen dari total hoaks yang diverifikasi. “Pada Juli 2025 ada 180 hoaks dan setelah kami sisir lagi lebih mendalam, ternyata banyaknya itu karena ada kasus Israel dan Palestina,” tutur Loina dalam diskusi yang dihelat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Selain itu, lonjakan kasus hoaks juga terjadi pada November 2024 dan Januari 2025. Pada November 2024, Mafindo mencatat ada 163 hoaks yang diverifikasi atau 10,23 persen dari total. Sementara pada Januari 2025 terdapat 158 hoaks atau 9,92 persen. Menurut riset Mafindo, November 2024 berdekatan dengan masa transisi dan pelantikan kabinet baru, ketika perhatian publik sangat tinggi dan celah untuk misinformasi dan disinformasi meningkat. Sedangkan Januari sering menjadi periode evaluasi awal kinerja pemerintah yang menyebabkan banyak klaim dan narasi tandingan bermunculan di media sosial.
Adapun setelah puncak penyebaran informasi pada Juli 2025, Mafindo mencatat frekuensi penyebaran hoaks cenderung menurun dari Agustus hingga Oktober 2025, dengan kisaran antara 139-85 kasus atau 8,73 hingga 5,34 persen. Mafindo mengartikan ini sebagai fase stabilisasi komunikasi publik. Masyarakat dinilai mulai beradaptasi dengan arah kebijakan pemerintah dan kanal verifikasi informasi bekerja lebih efektif.
Mafindo juga memetakan data hoaks ini berdasarkan tema. Beberapa tema disinformasi ini di antaranya agama, politik, bisnis, kriminalitas, kesehatan, bantuan, lowongan, teknologi, berita duka, insiden, hingga olahraga dan dunia hiburan. Tema politik tercatat menjadi tema disinformasi yang menonjol, yaitu sebanyak 773 hoaks atau 48,5 persen dari total hoaks. Lalu disusul dengan tema lowongan sebanyak 171 hoaks atau 10,7 persen, dan bantuan sebanyak 100 hoaks atau 6,3 persen.
Kemudian, rincian target dari hoaks bertema politik menunjukkan bahwa disinformasi ini paling banyak menyasar pemerintah dengan total 374 temuan. Selain itu, hoaks politik juga sering menargetkan pemerintah asing, dengan hoaks teridentifikasi sebanyak 126 temuan. “Ini memang politik mendominasi sebagai tema terbanyak untuk hoaks di Indonesia,” kata Loina.
Dia menjelaskan, tema hoaks setiap tahunnya berbeda. Misalnya pada masa pandemi Covid-19, tema hoaks tertinggi adalah kesehatan. “Sebetulnya hoaks ini berubah-ubah tergantung konteksnya. Jadi waktu 2020 hingga 2022 itu kesehatan, sedangkan tahun ini tema kesehatan hanya 5,6 persen,” tutur Loina.
Tren tema disinformasi yang juga menonjol adalah hoaks lowongan pekerjaan dan bantuan sosial. Berdasarkan catatan Mafindo, dalam kategori hoaks bertema lowongan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina. Pola serupa ditemukan pada hoaks bertema bantuan, yakni sebanyak 74 hoaks juga mencatut atau mengatasnamakan pemerintah.
Lebih lanjut, Loina menyoroti peran akal imitasi alias artificial intelligence dalam produksi konten palsu. Mafindo, kata dia, menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis akal imitasi. “Terutama deepfake yang sulit dideteksi publik awam. Narasi semacam ini mudah menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan korporasi besar, termasuk BUMN,” tutur dia.
Pemeriksa fakta Mafindo dalam tugasnya memverifikasi informasi melakukan pemeriksaan atas penggunaan AI dalam hoaks yang tersebar. Dari total 1.593 hoaks yang terverifikasi, sebanyak 202 atau 12,7 persen di antaranya merupakan hasil penggunaan AI. Sekitar 10 kasus hoaks atau 0,6 persen kemungkinan menggunakan AI. “Untuk penggunaan AI dalam misinformasi sejauh ini memang baru terdeteksi 12,7 persen saja hoaks di Indonesia. Tapi 12,7 persen itu sudah meningkat lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya,” kata Loina.
