PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengaku telah mengusulkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, terkait penyediaan Makanan Bergizi Gratis di sekolah.
Mu’ti mengusulkan agar ada dapur sekolah untuk menyediakan MBG. Usulan itu diakuinya telah disampaikan secara informal kepada Dadan Hindayana dan juga dalam rapat koordinasi lintas kementerian.
Mu’ti mengusulkan bahwa sekolah yang memiliki kemampuan infrastruktur menyiapkan MBG diberikan izin.
“Untuk sekolah-sekolah yang siap, yang infrastrukturnya memang memungkinkan, itu bisa diberikan konsesi atau pelaksanaan khusus. Di mana mereka bisa melakukan dapur sekolah itu,” katanya, kemarin.
Abdul Mu’ti juga mengusulkan agar MBG tidak fokus pada makanannya saja. Tetapi juga kepada pembentukan karakter melalui MBG dan membangun budaya hidup sehat dan hidup bersih melalui MBG.
“Kami sudah ada modul tentang penanaman karakter dan budaya hidup sehat melalui MBG itu yang nanti akan kita kirim ke semua sekolah,” ucapnya.
Selain itu, Kemendikdasmen akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan sekolah sehat. Sekolah sehat tersebut sudah berjalan dan dilengkapi dengan buku-buku bacaan pendukung.
“Bacaan pendukung tentang kebiasaan hidup sehat, makan bergizi. Bahkan ada juga video-video yang berkaitan dengan bagaimana budaya hidup sehat di sekolah,” katanya.
Masalah dapur MBG
Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia, Ubaid Matradji, mengatakan, dapur MBG tidak terlepas dari konflik kepentingan yang terkait dengan institusi-institusi negara. Ia menyebut beberapa dapur MBG dibuat oleh unsur polisi, TNI, sampai DPR.
“Bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri? Bahkan dapur-dapur di bawah BGN terafiliasi dengan TNI. Konflik kepentingan merajalela di semua lini,” katanya.
Menurutnya, program publik tak bisa dikelola seperti bisnis keluarga kekuasaan. Oleh sebab itu, konflik kepentingan di dapur MBG harus dibersihkan.
Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, mengatakan, dapur MBG menjadi salah satu persoalan yang ada dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dapur MBG menjadi persoalan yang terkait dengan politik dan kekuasaan.
“Persoalan substansi di dapur MBG terkait layanan, dan apabila ada kesalahan dalam pelayanan maka, manajemen yang digunakan adalah perbaikan dan bukan hukuman,” tuturnya.
Sementara itu, bila melihat kasus keracunan yang dialami sebagian siswa akibat mengonsumsi makanan yang disediakan oleh dapur MBG, hal tersebut pada dasarnya adalah kesalahan layanan oleh badan dalam negara.
Negara dapat dituntut ganti rugi berupa perbaikan dan pemulihan kesehatan serta kompensasi tertentu.
“Tugas negara dalam hal ini dinas kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada korban dengan biaya yang akan ditanggung oleh negara,” katanya. (*)
