Sabo Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa incar tarik anggaran kementerian lain.
Anggaran kementerian dan lembaga negara tidak terserap akan dialihkan ke program bermanfaat.
Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah.
Satgas itu memastikan program pemerintah berjalan cepat dan anggarannya terserap secara baik.
Satgas ini bertujuan untuk mengkoordinasi, mengkonsolidasikan, dan menyelaraskan program strategis pemerintah.
Dengan begitu, program strategis pemerintah dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran programnya, serta memberi manfaat nyata kepada masyarakat.
“Saya yang penting adalah anggaran saya betul-betul diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu,” kata Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
“Nanti yang enggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi,” sambungnya.
Satgas ini memiliki tiga kelompok kerja (pokja).
Pertama, pokja terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah.
Kedua, pokja terkait dengan percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking.
Ketiga, pokja terkait dengan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakkan hukum.
Ada beberapa program pemerintah yang dibahas dan menjadi fokus dari pelaksanaan tugas di satgas ini.
Di antaranya, program paket ekonomi 8+4+5, program stimulus ekonomi di 2026, program lanjutan insentif fiskal, debottlenecking terhadap non-tarif barrier, isu per komoditas serta sektor dan hambatan lainnya.
Program paket ekonomi 8+4+5 adalah paket stimulus ekonomi diluncurkan pemerintah pada September 2025.
Paket ini memiliki total 17 program dibagi menjadi tiga kelompok utama:
-8 Program Akselerasi Program 2025.
Program yang ditujukan untuk percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.
Contohnya termasuk program magang untuk fresh graduate dengan uang saku setara UMP, perluasan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, bantuan pangan, dan diskon iuran JKK dan JKM.
-4 Program Dilanjutkan di Program 2026.
Program yang merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya atau yang diperpanjang hingga tahun 2026.
Contohnya perpanjangan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM, perpanjangan PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata, dan PPh 21 DTP untuk industri padat karya.
-5 Program Penyerapan Tenaga Kerja.
Program yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor pedesaan, perikanan, dan perkebunan.
Contohnya Program Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Revitalisasi Tambak Pantura, Modernisasi Kapal Nelayan, dan Program Perkebunan Rakyat.
Tujuan utama paket ini adalah untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan memperluas penciptaan lapangan kerja.
Total anggaran paket ini dilaporkan bernilai sekitar Rp16,23 triliun.
Debottlenecking adalah istilah manajemen dan teknik merujuk pada upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan (mengurai) hambatan atau titik kemacetan (bottleneck) dalam suatu proses, sistem, atau alur kerja, sehingga meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan output secara keseluruhan.
Kemudian lanjut Purbaya, program-program prioritas menunjang program utama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar.
“Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real, kita bisa hilangkan secara bertahap,” ujar Purbaya.
Ia pun menyebut dirinya tergabung dalam pokja kedua yang bertugas menangani debottlenecking.
Di pokja itu, menteri keuangan akan menerima pengaduan dari para pelaku bisnis dan menggelar perkara setiap pekan.
“Nanti saya yang mimpin di situ. Nanti kalau ada masalah dari situ yang berhubungan hukum dan peraturan kita akan salurkan ke pokja 3,” ujar Purbaya.
Ia berharap dalam setengah tahun ke depan, iklim investasi Indonesia bisa membaik secara signifikan.
Dengan iklim investasi yang membaik ekonomi Indonesia disebut bisa tumbuh lebih cepat dari yang sekarang.
BGN Kembalikan Anggaran Rp70 Triliun
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini dilakukan Dadan, karena BGN menilai anggaran tersebut kemungkinan tidak terserap untuk pelaksanaan MBG tahun 2025.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Dadan dalam keterangan tertulis pada 13 Oktober 2025.
Sementara itu, hingga Oktober 2025, jumlah penerima manfaat MBG tercatat sebesar 36,7 orang dengan 12.508 mitra dapur umum atau SPPG yang sudah beroperasi.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
