Sabo, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB menggelar kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025 di Kabupaten Lombok Barat.
Event ini menjadi bagian dari kampanye nasional untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menjelaskan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%.
Angka indeks inklusi tersebut masih terpaut 10,49% di bawah target inklusi keuangan yang diharapkan yaitu sebesar 90% pada tahun 2025.
“Untuk itu, OJK bersama dengan stakeholder yaitu pemerintah daerah dan industri jasa keuangan perlu bersinergi melalui kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dengan puncaknya yaitu Pasar Keuangan Rakyat yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong akselerasi penggunaan produk dan/atau layanan keuangan,” kata Rudi dikutip dari siaran pers, Selasa (21/10/2025).
Pasar Keuangan Rakyat tahun ini diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 18-19 Oktober 2025, dengan kegiatan pameran keuangan dari 30 industri jasa keuangan, bazar UMKM, edukasi keuangan, fun games, dan hiburan yang dipusatkan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
Selain kegiatan di atas, juga terdapat kegiatan sosial yang diinisiasi oleh lembaga jasa keuangan yaitu donor darah, khitanan massal, cek kesehatan gratis, wakaf sayur, dan pasar sembako murah yang disertai dengan pentas budaya lokal yaitu parade gendang beliq, festival peresean, dan pelaksanaan Car Free Night (CFN) idol oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menjelaskan kegiatan puncak BIK di Kabupaten Lombok Barat sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, khususnya.
“Dengan meningkatnya literasi keuangan masyarakat, kita berharap akan muncul kemandirian ekonomi yang kuat dari bawah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Zaini.
Zaini juga memaparkan Program Pembiayaan Tanpa Bunga yang merupakan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lombok Barat agar diketahui dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mengembangkan usahanya.
“Kami ingin ekonomi masyarakat bergerak dengan baik dan berkeadilan. Ketika masyarakat memiliki akses modal yang mudah dan tanpa beban bunga, maka daya saing ekonomi lokal akan semakin kuat,” tuturnya dalam sesi pemaparan program.
Melalui penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat ini, diharapkan awareness masyarakat terhadap layanan keuangan legal semakin meningkat, seiring dengan terbukanya akses keuangan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.
