JAKARTA – Ketegangan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kian memanas. Dedi secara terbuka menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang menimbun dana APBD dalam bentuk deposito, setelah namanya terseret dalam laporan keuangan nasional senilai Rp233 triliun uang daerah yang mengendap di bank.
“Saya sudah periksa, tidak ada uang Pemprov Jabar yang disimpan dalam deposito. Kalau Pak Menkeu yakin, silakan buka datanya ke publik!” tegas Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (20/10/2025).
Adu Klaim Soal Uang Rakyat
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkap bahwa sejumlah daerah di Indonesia menyimpan uang dalam bentuk deposito, dengan total dana mencapai Rp233 triliun. Ia menyoroti bahwa praktik ini menandakan lambannya belanja publik dan ketidakmampuan fiskal pemerintah daerah.
Namun Dedi menolak keras tudingan itu. Ia mengaku telah menelusuri langsung ke Bank BJB, dan memastikan tak ada sepeser pun dana Jabar yang diparkir demi bunga deposito.
“Saya kira tudingan ini harus diuji. Jangan sampai semua daerah dianggap sama, padahal ada yang benar-benar disiplin dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Dedi Mulyadi Balik Serang: “Jangan Lempar Opini, Tunjukkan Buktinya!”
Dedi menuding langkah Kemenkeu merilis data tanpa konfirmasi telah menimbulkan opini menyesatkan dan mendiskreditkan daerah-daerah yang bekerja baik. Ia meminta Menkeu bersikap fair dengan mengumumkan secara transparan nama-nama daerah yang benar-benar menimbun uang rakyat di bank.
“Kalau memang ada daerah yang menaruh uang rakyat dalam deposito, umumkan saja. Jangan biarkan publik menebak-nebak dan mencurigai semua pemda,” kata Dedi menantang.
Ia juga memperingatkan bahwa tudingan semacam ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terutama di tengah upaya percepatan realisasi belanja publik.
Data BI dan Kemendagri Berbeda, Tito Karnavian Ikut Angkat Suara
Menariknya, perbedaan data juga muncul antara Bank Indonesia dan Kemendagri. Menurut data BI yang dikutip Kemenkeu, dana mengendap di kas daerah mencapai Rp233 triliun. Tapi hasil pengecekan langsung Kemendagri hanya menemukan sekitar Rp215 triliun, selisih Rp18 triliun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyebut data BI “tidak logis,” dengan mencontohkan Pemkot Banjarbaru yang disebut menyimpan Rp5,1 triliun, padahal pendapatannya tak sampai segitu.
“Kami cek ulang, dan ternyata jumlah sebenarnya lebih kecil dari yang disampaikan. Ada perbedaan signifikan,” ungkap Tito.
Dedi: Jangan Samakan Semua Daerah, Ada yang Bekerja Jujur!
Dedi menilai perbedaan data ini membuktikan bahwa tidak semua daerah patut dicurigai. Ia meminta Kemenkeu berhenti menebar stigma bahwa semua pemerintah daerah lamban membelanjakan anggaran.
“Daerah yang rajin dan disiplin harus dihormati. Jangan disamaratakan dengan yang lalai. Kalau mau transparan, buka datanya satu per satu,” pungkasnya.
Fakta di Balik Dana Mengendap
Total dana mengendap versi BI: Rp233 triliun
Hasil verifikasi Kemendagri: Rp215 triliun
Selisih data: Rp18 triliun
Faktor penyebab: revisi program kepala daerah, kendala e-Katalog, dan penyesuaian administrasi pasca-Inpres No.1/2025***
