Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan pos, Kesatuan Pos Sedunia (UPU), melaporkan setidaknya 25 negara telah menangguhkan pengiriman paket pos ke Amerika Serikat akibat tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.
Langkah ini telah memicu serangkaian pengumuman dari layanan pos, termasuk di Prancis, Inggris, Jerman, Italia, India, Australia, dan Jepang, bahwa sebagian besar paket yang dikirim ke AS tidak akan lagi diterima.
“Operator pos dari 25 negara anggota telah memberitahukan UPU bahwa mereka telah menangguhkan pengiriman paket pos ke AS akibat ketidakpastian khususnya terkait layanan transit,” kata UPU dalam pernyataan mereka pada Selasa seperti dilansir CTV.
Akhir Juli lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan berakhirnya pengecualian tarif bagi paket kiriman kecil yang masuk ke AS mulai 29 Agustus mendatang.
Dengan tiadanya pengecualian tarif, barang-barang kiriman pos yang masuk ke AS akan dikenakan tarif impor sebesar 15 persen, seperti produk-produk dari Uni Eropa.
Menurut badan PBB itu, Direktur Jenderal UPU telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk menyampaikan keluhan negara-negara anggota UPU menyusul disrupsi operasional pos ke AS.
“Penangguhan ini akan tetap berlaku sembari menunggu informasi lanjutan mengenai bagaimana otoritas AS akan menjalankan langkah-langkahnya serta implementasi konkret terkait perubahan operasional yang diperlukan,” demikian menurut UPU.
Perubahan Signifikan
Organisasi yang didirikan pada 1874 dan beranggotakan 192 negara ini memperingatkan bahwa langkah-langkah baru AS akan “menyebabkan perubahan operasional yang signifikan bagi operator pos di seluruh dunia”.
Mulai Jumat, UPU menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut akan mewajibkan operator pos yang mengirimkan paket ke Amerika Serikat “untuk memungut bea cukai dari pengirim terlebih dahulu”, atas nama Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (ICE).
Kementerian Komunikasi India mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan bulan lalu mewajibkan operator transportasi atau “pihak yang memenuhi syarat” lain yang disetujui oleh otoritas AS untuk memungut dan mengirimkan bea tarif.
Namun, “beberapa proses penting terkait penunjukan ‘pihak yang memenuhi syarat’ dan mekanisme pemungutan dan pengiriman bea masih belum dijelaskan,” demikian pernyataan UPU.
Berdasarkan langkah-langkah baru AS ini, pelanggan perorangan masih dapat mengirimkan dokumen dan barang senilai hingga US$100 sebagai hadiah ke India tanpa dikenakan pajak.
Namun, barang apa pun di atas nilai tersebut diperkirakan akan dikenakan tarif yang sama dengan yang diterapkan pada impor lain dari negara pengirim.
Artinya, 15 persen untuk negara-negara di Uni Eropa dan 50 persen untuk India.
Dan layanan pos Jerman, DHL, memperingatkan pekan lalu bahwa bahkan barang-barang yang dikecualikan pun akan dikenakan pemeriksaan tambahan untuk mencegah layanan tersebut digunakan untuk barang komersial.
Solusi Berkelanjutan
UPU menekankan bahwa pihaknya “mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mempersiapkan negara-negara anggotanya menghadapi dampak (langkah-langkah baru) yang mungkin terjadi pada arus pos mereka”.
Kepala UPU Masahiko Metoki telah mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin untuk menyampaikan kekhawatiran negara-negara anggota terkait gangguan operasional, katanya.
Menunjuk pada jangka waktu implementasi yang singkat dan menyuarakan keprihatinan khusus atas dampaknya terhadap pengiriman barang e-commerce, serikat tersebut mengatakan bahwa pihaknya “bekerja sama dengan otoritas AS terkait untuk memastikan bahwa informasi mengenai persyaratan operasional langkah-langkah tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada negara-negara anggota lainnya”.
Secara paralel, UPU mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan “para pemangku kepentingan pos terkait” untuk membantu menemukan solusi berkelanjutan, termasuk satu inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan sistem guna memfasilitasi pengumpulan dan pengiriman bea cukai di seluruh jaringannya.
