LINGGA PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 800 ribu debitur di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Peluncuran program dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari Surabaya, Selasa (21/10), melalui siaran langsung Zoom Meeting. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga meresmikan peluncuran Kredit Program Perumahan (KKP).
Dalam sambutannya, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun, dengan fokus pada sektor-sektor produktif dan padat karya seperti industri manufaktur, pertanian, serta makanan dan minuman.
“Program KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru. Setiap usaha produktif yang dibiayai KUR rata-rata dapat menyerap 3 hingga 5 tenaga kerja baru,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, tingkat kredit macet (NPL) KUR saat ini berada di angka 2,28 persen—jauh lebih rendah dibandingkan kredit non-KUR yang mencapai 4,55 persen.
Menurutnya, capaian itu menjadi bukti bahwa pelaku UMKM tetap disiplin dan tangguh dalam menjaga kualitas pinjaman.
Pemerintah juga akan memperluas jangkauan program KUR hingga ke luar Pulau Jawa, termasuk memberikan fasilitas bagi calon pekerja migran yang membutuhkan pembiayaan pendidikan dan pelatihan.
Selain KUR, pemerintah menyiapkan Kredit Program Perumahan (KKP) dengan tambahan anggaran sebesar Rp130 triliun, di mana Rp113 triliun dialokasikan untuk sektor konstruksi dan penyediaan rumah layak bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Program ini diharapkan dapat mendorong kontraktor UMKM di daerah agar berperan aktif dalam pembangunan rumah rakyat, sejalan dengan target nasional penyediaan tiga juta rumah,” jelas Airlangga.
Peluncuran Akad Massal KUR dan KKP 2025 dilakukan serentak di 38 provinsi, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kegiatan di Kepri dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dari Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa KUR merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan sektor UMKM.
“KUR bukan sekadar pembiayaan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. Melalui KUR, masyarakat kecil bisa naik kelas, mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujar Nyanyang.
KUR Kepri Capai Rp793,5 Miliar untuk 10.695 Debitur
Data Kantor Wilayah Perbendaharaan Kepri mencatat, hingga semester I tahun 2025, penyaluran KUR di Kepri mencapai Rp793,5 miliar untuk 10.695 debitur.
Rinciannya sebagai berikut:
KUR Mikro: 9.155 debitur dengan nilai Rp410,13 miliar
KUR Kecil: 1.431 debitur senilai Rp382,31 miliar
KUR Super Mikro: 109 debitur dengan nilai Rp1,06 miliar
Dari sisi wilayah, penyaluran terbesar terjadi di Kota Batam dengan Rp465,56 miliar kepada 5.058 debitur.
Disusul Kabupaten Bintan Rp87,76 miliar, Karimun Rp92,51 miliar, Natuna Rp42,45 miliar, Lingga Rp20,95 miliar, Kepulauan Anambas Rp24,18 miliar, dan Kota Tanjungpinang Rp60,09 miliar.
Sektor penerima KUR terbesar meliputi perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa sosial dan kemasyarakatan.
Wakil Gubernur Kepri mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, OJK, dan Bank Indonesia.
Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan SDM pendamping hingga rendahnya literasi keuangan di wilayah kepulauan.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Kepri meluncurkan program pembiayaan nol persen bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah.
Sejak 2021 hingga September 2025, sebanyak 1.667 UMKM telah menerima bantuan permodalan senilai Rp39,7 miliar.
“Kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tapi juga mendorong pemberdayaan. Tahun ini berbagai pelatihan dan pendampingan usaha terus digencarkan — mulai dari pembukuan, desain produk, hingga digitalisasi pemasaran,” jelas Nyanyang.
Ia juga menyambut baik peluncuran Kredit Program Perumahan (KKP) sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi pelaku UMKM dan masyarakat pekerja.
“Melalui KUR dan KKP, kita tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga memperluas kesejahteraan,” tutup Wakil Gubernur Kepri.
Kegiatan Akad Massal KUR dan KKP ditutup dengan penandatanganan simbolis oleh perwakilan perbankan dan pemerintah daerah di 38 provinsi.
Momen ini menjadi simbol penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis UMKM.
Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Kepri H. Iman Setiawan, Forkopimda Provinsi Kepri, Perwakilan Bupati/Walikota se-Kepri, Kepala OPD Pemprov Kepri, Perwakilan Instansi Vertikal, serta pimpinan perbankan se-Kepri.
