Sabo Presiden Prabowo Subianto sudah menentukan alokasi uang korupsi sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Prabowo sudah instruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Permintaan itu bermacam-macam, mulai dari alokasi dana Rp13 triliun yang dikembalikan kepada negara dari kasus korupsi minyak sawit hingga membagikan buku ke sekolah.
Kemarin, Kejaksaan Agung menyerahkan Rp13,2 triliun hasil penyitaan CPO kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pantauan wartawan Tribunnews.com, uang itu secara simbolis diserahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Penyerahan disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Adapun uang sitaan itu hasil korupsi tiga korporasi yakni Wilmar Group, Musimas Group dan Permata Hijau Group.
Ketiganya adalah perusahaan raksasa di industri kelapa sawit Indonesia, bergerak di sektor agribisnis, terutama pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.
Mereka serahkan kepada Kejagung sebagai hukuman pidana uang pengganti yang dibebankan selama proses hukum di Pengadilan.
Sementara itu dalam paparannya, Jaksa Agung menjelaskan, total uang korupsi yang disita dari tiga korporasi itu sejatinya senilai Rp 17 triliun.
Uang hasil korupsi untuk LPDP
Permintaan pertamanya adalah mengalokasikan dana Rp 13 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berujung untuk riset hingga beasiswa anak bangsa.
LPDP adalah satuan kerja non-eselon di bawah Kementerian Keuangan, didirikan untuk mengelola Dana Abadi Pendidikan (DAP).
LPDP berfungsi sebagai Badan Layanan Umum (BLU), bertujuan menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi mendatang.
Pada 2025, LPDP hanya membuka kuota penerima beasiswa sebanyak 4.000 orang, berkurang dari kuota tahun 2024, yakni sebanyak 8.592 orang.
“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo kepada Menkeu dalam sidang kabinet paripurna, Senin.
Dana Rp 13 triliun itu sejatinya baru saja menjalani prosesi penerimaan negara di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin pagi
Prabowo menyaksikan langsung penyerahan tersebut dari Kejagung yang menangani kasus korupsi kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjabarkan, dana yang seharusnya disita sejatinya berjumlah Rp 17,7 triliun, tetapi negara baru berhasil menyita Rp 13 triliun dari PT Wilmar Group, sementara perusahaan lainnya meminta penundaan.
“Hari ini, kami serahkan Rp 13,225 triliun karena yang Rp 4,4 (triliun)-nya diminta Musim Mas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan,” kata Burhanuddin dalam acara.
Sebagai informasi, penyitaan itu sebagaimana keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palmoil Lestari terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Wilmar Group untuk membayarkan uang pengganti dengan nilai Rp 11.880.351.801.176,11 (Rp 11,8 triliun).
Perusahaan PT Musim Mas dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp 4,89 triliun).
Lalu, PT Nagamas Palmoil Lestari yang merupakan anak perusahaan Permata Hijau Group membayar uang pengganti senilai Rp 937,558 miliar.
Perbaiki sekolah
Selain untuk LPDP, Prabowo menilai, dana Rp 13 triliun itu harusnya bisa digunakan untuk merenovasi sekolah dan membangun kampung nelayan.
Tiap-tiap kampung akan diberikan fasilitas pendingin (cold storage) agar hasil tangkapannya dapat lebih tahan lama hingga berhasil dipasarkan.
“Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo.
Selain itu, uang triliunan itu juga dapat digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.
“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
Bagikan buku
Permintaan lainnya adalah meminta Purbaya untuk membagikan buku-buku gratis ke sekolah-sekolah agar anak-anak dapat belajar menulis.
Permintaan ini berangkat dari temuan Prabowo saat kunjungan kerja ke daerah di mana ia melihat banyak siswa yang kekurangan biaya sehingga menghemat kertas.
Oleh karenanya, tulisan para siswa menjadi kecil-kecil demi penghematan.
“Saya juga perhatikan waktu saya keliling saya cek anak-anak kita mungkin karena kurang biaya dia menghemat kertas, dia menulis tulisannya sangat kecil,” ucap Prabowo.
“Menteri Keuangan, kalau perlu Menteri Keuangan, kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah,” imbuh dia.
Permintaan turut disampaikan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk meninjau ulang dan mengembalikan pelajaran menulis di sekolah.
Ia meminta tulisan itu harus besar-besar, karena khawatir para siswa mengidap rabun jauh lantaran menulis terlalu kecil.
“Yang besar-besar tulisannya. Anak-anak harus dididik nulis besar, saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil ujungnya dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil, tapi mendasar dan saya tergerak,” kata Prabowo. (Sabo/ Kompas.com )
