JAKARTA, Sabo Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanti realisasi janji Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menempatkan dana pemerintah pusat hingga Rp 10 triliun ke Bank Jakarta.
Dana tersebut akan menjadi tambahan amunisi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam membiayai pembangunan Ibu Kota.
“Mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” ucap Pramono saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).
Pramono menilai, penempatan dana dari pusat akan menjadi suntikan penting bagi keuangan daerah, terutama setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurut dia, Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih luas agar program pembangunan bisa tetap berjalan.
Selain dana dari pusat, Pramono juga menyebutkan, Pemprov DKI memiliki dana mengendap di bank senilai Rp 14,6 triliun yang segera dioptimalkan.
Menurut Pramono, seluruh dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung proyek-proyek strategis dan pelayanan publik.
“Dengan demikian, uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH, maka Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih untuk bisa membangun Jakarta,” lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menambah penempatan dana pemerintah di perbankan.
Langkah ini diputuskan setelah pertemuannya dengan Gubernur Pramono di Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Pramono sempat meminta agar Pemprov DKI bisa ikut memanfaatkan dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) untuk membiayai badan usaha milik daerah (BUMD).
“Kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” ujar Pramono, Selasa.
Menanggapi hal itu, Purbaya pun membuka peluang untuk menempatkan dana pemerintah di Bank Jakarta, dengan perkiraan nilai antara Rp 10 hingga Rp 20 triliun.
“Saya taruh di Himbara yang Rp 200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik ngurusnya, waduh enggak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” ucap Purbaya.
Nantinya, dana pemerintah ini akan disalurkan oleh Bank Jakarta untuk membiayai kredit ke sektor UMKM dan sektor usaha lainnya di kawasan Jakarta.
“Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau 10 triliun 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya,” kata Purbaya.
