Sebanyak 20 Warga Negara Indonesia atau WNI berhasil kabur dari pusat penipuan online dan judi online alias judol di Myanmar, tepatnya di kompleks KK Park, Myawaddy, Kayin State.
Lebih dari 300 Warga Negara Asing alias WNA, termasuk sekitar 75 WNI, berhasil melarikan diri dari kompleks KK Park pada Rabu (22/10).
Kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola oleh kelompok Border Guard Force alias BGF. Kompleks ini menjadi lokasi pusat penipuan online dan judol.
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Yangon, Myanmar menerima konfirmasi dari KBRI Bangkok, mengenai 20 WNI yang berhasil kabur ke Thailand. “Mereka berhasil menyeberang ke Thailand melalui Sungai Moei,” demikian pernyataan KBRI Yangon, Kamis (23/10).
KBRI Yangon, KBRI Bangkok, dan otoritas terkait di Mae Sot, Thailand masih memverifikasi identitas 20 WNI yang berhasil menyeberang ke Thailand. Mereka juga tidak memerinci nasib 55 WNI lainnya yang ikut kabur.
KBRI Yangon mengutip salah satu WNI yang berada di lokasi, yang menyebutkan bahwa kondisi warga Indonesia di kompleks KK Park bervariasi. Sebagian masih berada di dalam kawasan pusat penipuan online dan judol itu, sementara sebagian lainnya sudah keluar menuju daerah sekitar Myawaddy – Shwe Kokko untuk mencari tempat aman.
Berdasarkan laporan media lokal dan sumber lapangan, ratusan WNA itu berhasil kabur dari pusat penipuan online dan judol di kompleks KK Park, setelah militer Myanmar atau Tatmadaw bersiap melakukan penggerebekan.
KBRI Yangon terus berkoordinasi erat dengan KBRI Bangkok, serta berkomunikasi dengan otoritas setempat di Myanmar, untuk memastikan keselamatan seluruh WNI dan mengupayakan jalur kemanusiaan yang aman dan terpantau bagi proses evakuasi.
Sebelumnya penyelidikan AFP menunjukkan komplotan penipu online menjamur di perbatasan Myanmar yang dilanda perang dan tidak memiliki hukum sejak pandemi Corona yang mengakibatkan kasino-kasino tutup.
Otoritas Thailand, Cina, dan Myanmar baru melakukan tindakan keras pada Februari. Ribuan tersangka penipuan, yang sebagian WNA, dipulangkan berkat aksi itu.
Dikutip dari France24, beberapa ahli terkait kejahatan mengatakan beberapa orang dalam industri penipuan berpartisipasi secara sukarela karena tawaran gaji besar, sementara yang lain dipaksa oleh kelompok kriminal terorganisasi.
Banyak pekerja mengatakan mereka dipukuli dan dipaksa bekerja berjam-jam oleh bos penipu yang menargetkan korban di seluruh dunia melalui penipuan telepon, internet, dan media sosial, sebagaimana laporan The Guardian.
Penyelidikan AFP pada Oktober juga mengungkapkan komplotan baru penipuan online menggunakan perangkat Starlink.
Media pemerintah Global New Light of Myanmar mengatakan militer melakukan operasi di KK Park dekat perbatasan Myanmar – Thailand. Militer menyita 30 set perangkat Starlink dan aksesorinya.
Jumlah itu hanya sebagian kecil dari perangkat Starlink yang diidentifikasi AFP menggunakan citra satelit dan fotografi drone. Terlihat ada hampir 80 antena parabola internet hanya di salah satu atap gedung di KK Park.
Citra satelit menunjukkan gedung-gedung yang dipakai oleh sindikat penipuan di Myanmar ini mirip blok perkantoran dan asrama. Ada sekitar 27 pusat penipuan yang diperkirakan terletak di sepanjang aliran berkelok Sungai Moei di perbatasan Thailand – Myanmar.
Starlink tidak memiliki lisensi di Myanmar. Kajian militer Myanmar pada Februari pun menunjukkan tidak ada pengiriman data menggunakan layanan milik perusahaan Elon Musk ini.
Namun penyelidikan AFP pada Oktober menunjukkan Starlink menduduki peringkat teratas terkait pengiriman data setiap hari selama 3 Juli hingga 1 Oktober, menurut data dari lembaga pendaftar internet regional Asia, APNIC.
Perusahaan induk Starlink, SpaceX, belum berkomentar mengenai hal itu.
KBRI Yangon mengimbau seluruh WNI agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri yang tidak resmi dan tidak mendatangi wilayah konflik atau kawasan rawan kejahatan siber dan perdagangan manusia seperti Myawaddy dan Shwe Kokko.
Pemerintah Indonesia turut menekankan komitman untuk terus mengawal setiap langkah pelindungan dan pemulangan WNI dari kawasan tersebut.
