Ringkasan Berita:
- CELIOS sebut Menkeu Purbaya jago bikin gimik
- Kucuran Rp200 triliun dinilai belum dirasakan UMKM dan masyarakat bawah
- Harga beras masih tinggi
SaboDirektur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, melontarkan kritik terhadap gaya komunikasi dan pendekatan kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Bhima, Purbaya lebih menonjol dalam membangun citra publik melalui gaya bicara yang ceplas-ceplos dan penuh gimik, dibandingkan pendahulunya, Sri Mulyani, yang dikenal lebih berhati-hati.
Bhima menyoroti kebijakan Purbaya yang menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Tujuannya adalah untuk memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Namun, Bhima mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut, mengingat pertumbuhan kredit saat ini masih rendah.
“Rp200 triliun dikasih ke bank pemerintah dalam waktu kurang dari sebulan, 70 persen sudah disalurkan. Gimana mungkin nyalurkan uang sebanyak itu di saat pertumbuhan kreditnya lagi rendah?” ujar Bhima dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews, Rabu (22/10/2025).
Ia menyebut pendekatan Purbaya masih bersifat eksperimental dan belum menunjukkan dampak nyata terhadap perekonomian.
Bhima menilai bahwa meskipun kebijakan Purbaya mendapat respons positif dari publik, reaksi investor justru tidak sejalan.
Ia menyebut gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan lebih menarik perhatian publik, namun tidak memberikan kepastian bagi pelaku pasar.
“Semua yang diomongin Purbaya dari sisi kebijakan dan reaksi investor itu enggak bagus. Reaksi publik aja yang senang,” katanya.
UMKM dan Masyarakat Bawah Belum Merasakan Dampaknya
Bhima juga menyoroti bahwa dana Rp200 triliun tersebut belum dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mencontohkan harga beras yang masih tinggi dan minimnya akses UMKM terhadap pembiayaan.
“Banyak UMKM nanya, kok Rp200 triliun itu enggak ke UMKM ya? Itu uang besar sekali, tapi enggak dirasakan masyarakat bawah,” ujarnya.
Bhima membandingkan pendekatan Purbaya yang lebih agresif dengan Sri Mulyani yang fokus menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen.
Ia khawatir pendekatan agresif ini tidak berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja atau peningkatan kesejahteraan.
“Keagresifannya itu khawatir masuk ke program-program yang enggak ngaruh ke lapangan kerja,” kata Bhima.
Bhima meragukan target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di tahun 2025. Menurutnya, kondisi saat ini belum mendukung pencapaian target tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan 8 persen itu hampir dipastikan susah tercapai tahun ini,” tuturnya.
Optimisme Purbaya
Purbaya sebelumnya menyampaikan optimismenya bahwa pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal IV-2025 akan menembus di atas 5,5 persen, lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,12 persen pada kuartal II-2025.
Optimisme itu, kata Purbaya, didukung oleh kebijakan pemerintah yang gencar memberikan insentif fiskal untuk menjaga momentum ekonomi, salah satunya yakni melalui penempatan dana sebesar Rp200 triliun ke bank Himbara, guna untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pembiayaan sektor riil.
“Data retail sales BI mulai naik di bulan terakhir ini, di September. Karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan mulai terasa di sistem. Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih terlihat dampaknya di ekonomi,” papar Purbaya.
Purbaya juga menegaskan soal kesiapannya menambah dana likuiditas bila diperlukan.
Pemerintah pun menggelontorkan ragam insentif untuk mendorong daya beli masyarakat, di mana tambahan anggaran tersebut berasal dari pos yang tidak terserap sepenuhnya.
Sebagian dana kemudian dialihkan untuk memperpanjang program bantuan, yang semula direncanakan hanya berlangsung dua bulan menjadi tiga bulan.
Selain itu, bantuan kini juga mencakup kelompok masyarakat di desil 3 dan 4, yang dinilai masih rentan namun sebelumnya belum menerima dukungan dari pemerintah.
Apa Saja Gebrakan Purbaya Selama Jabat Menkeu?
Lapor Pak Purbaya
Kebjakan terbaru adalah Lapor Pak Purbaya yang berguna agar masyarakat bisa melaporkan permasalahan terkait pajak dan bea cukai ke Menkeu Purbaya.
Purbaya sebelumnya menyatakan bahwa kebijakannya ini menjadi bagian dari komitmennya untuk memperkuat integritas, transparansi, dan memastikan setiap suara masyarakat didengar langsung.
Untuk mekanismenya, masyarakat nanti dapat mengirim keluhan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 082240406600 yang disediakan khusus untuk pelaporan terkait pelayanan di bidang pajak dan bea cukai.
Kanal ini dibuka sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Salurkan Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara
Purbaya menyalurkan sekitar Rp200 triliun dari kas negara yang selama ini mengendap di rekening BI ke lima bank nasional, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN).
Dari total dana Rp 200 triliun, Bank Mandiri, BRI dan BNI mendapat alokasi terbesar, masing-masing Rp 55 triliun. Sementara BTN dicairkan Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.
Tujuan dana tersebut disalurkan untuk mendukung ketersediaan likuiditas guna mendorong peningkatan penyaluran kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dana Rp 200 triliun akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah. Purbaya yakin dana itu tidak akan dibiarkan mengendap karena ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.
Pastikan Cukai Rokok Tak Naik 2026
Purbaya juga memastikan tidak ada kenaikan tarif cukai rokok pada 2026 mendatang.
Pihaknya, kata Purbaya, tengah menyiapkan sistem khusus industri hasil tembakau (IHT) dengan konsep sentralisasi dengan melibatkan pelaku industri kecil hingga besar.
Harapannya, sistem itu bisa menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini tidak membayar pajak.
Meski cukai tidak naik, harga jual eceran (HJE) rokok tetap naik.
Kejar Penunggak Pajak
Selanjutnya, Purbaya menyatakan tengah mengejar 200 penunggak pajak yang sudah berkekuatan hukum (inkracht) dan targetnya negara bisa mengantongi Rp 60 triliun.
Dengan adanya status yang sudah inkracht secara hukum, kata Purbaya, membuat para penunggak pajak besar tidak bisa menghindar lagi.
Hingga saat ini, tercatat ada 84 wajib pajak yang telah membayarkan utang senilai Rp 5,1 triliun.
Dengan demikian, masih ada 116 wajib pajak lagi yang belum membayar tunggakannya. Purbaya pun masih terus akan menargetkan sisanya untuk membayar ke negara hingga akhir tahun.
Ancam Tarik Anggaran Kementerian yang Tak Bisa Belanja
Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana menganggur di kementerian dan lembaga yang serapannya belum optimal.
Dana yang ditarik dari kementerian itu akan segera didistribusikan ke program-program lain yang siap berjalan.
Dengan begitu, kata Purbaya, alokasi anggaran tetap produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Tarik Dana MBG yang Tak Terserap Optimal
Selain itu, Purbaya juga menyatakan bakal menarik anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dananya tidak terserap maksimal, terhitung akhir Oktober hingga Desember.
Purbaya menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.
Dia mengatakan, nantinya dana yang tidak terserap itu akan dialihkan ke program lain.
“Tetap saya akan nilai sampai akhir Oktober, kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun tidak terpakai, saya ambil uangnya.”
“Tidak ada bedanya kok, enggak ada yang berubah. Kalau enggak dipakai ya diambil, di sana juga nganggur duitnya, saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).
Desak Pembangunan Kilang Minyak
Purbaya meminta PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan.
Dia mengatakan, langkah ini penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat,” ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).
Purbaya pun menegaskan, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.
“Kalau rencana dijalankan dengan cepat, kita bisa hemat subsidi. Dan sebagian value added akan tercipta di sini, bukan di negara lain,” tegasnya.
Purbaya menambahkan, jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.
Pangkas Transfer ke Daerah
Purbaya menyatakan bakal memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026.
Namun, sejumlah gubernur dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), meminta agar Purbaya tak memotong anggaran TKD tersebut.
Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, penurunan anggaran TKD 2025 itu membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.
Purbaya pun memahami keinginan pemda agar beban mereka dikurangi dengan bantuan dari pemerintah pusat.
Namun, untuk saat ini, katanya, dirinya selaku Bendahara Negara masih harus menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai ketentuan.
Purbaya kemudian menjelaskan, disiplin fiskal diperlukan mengingat saat ini perekonomian cenderung melambat sehingga dibutuhkan anggaran dari APBN untuk menstimulus perekonomian.
“Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis,” ucapnya, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya pun berjanji akan mengevaluasi kembali postur alokasi anggaran TKD 2026 apabila perekonomian membaik, pendapatan negara bertambah, dan pemda memperbaiki kualitas belanja mereka.
“Pada dasarnya tergantung mereka (pemda) sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa seharusnya seperti ini lagi (TKD naik),” tukasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul CELIOS Sebut Menkeu Purbaya Jago Bikin Gimik, Singgung soal Guyuran Rp200 Triliun Tak Dirasakan UMKM
