Sabo— Dalam upaya menahan gejolak harga bahan pokok di tengah dinamika pasar nasional, Polda Sulawesi Tengah melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) tampil sebagai garda terdepan menjaga keseimbangan harga beras di daerah. Kehadiran institusi kepolisian dalam urusan pangan ini menegaskan bahwa pengendalian harga bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga bagian dari stabilitas sosial.
Pada Kamis pagi, (23/10/2025), ruang rapat Perum Bulog Kanwil Sulteng di Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, menjadi pusat koordinasi lintas lembaga. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Satgas Pengendalian Harga Beras digelar serentak, diikuti pula secara daring oleh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Agenda utama: memastikan beras tersedia, terdistribusi, dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Rapat ini merupakan tindak lanjut langsung dari Rakor tingkat nasional, di mana pembentukan Satgas Pengendalian Harga Beras menjadi langkah strategis pemerintah pusat menghadapi potensi fluktuasi harga akibat perubahan cuaca dan distribusi pasokan. Di tingkat daerah, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar kebijakan nasional tidak berhenti di atas kertas.
Hadir dalam Rakorda tersebut berbagai unsur penting: Ditreskrimsus Polda Sulteng diwakili Kasubdit I Indag AKBP Raden Real Mahendra, perwakilan Badan Pangan Nasional, Pimpinan Wilayah Bulog Provinsi Sulteng Jusri Pakke, serta sejumlah pejabat dari dinas perdagangan, pangan, dan pertanian. Dari kabupaten dan kota, para kepala dinas dan Satgas Pangan Polres turut mengikuti rapat secara daring, menegaskan keseriusan daerah dalam menjaga harga beras tetap terkendali.
Salah satu isu sentral yang mencuat dalam pertemuan itu adalah perbedaan harga antara tingkat produsen dan pedagang. Meski harga di tingkat penggilingan mulai menurun seiring datangnya musim panen, harga di pasar masih belum mengikuti tren yang sama. “Masih ada stok lama yang beredar di pasar. Ini menjadi penyebab utama kenapa harga belum turun signifikan,” ujar salah satu pejabat dalam rapat tersebut.
Diskusi pun berkembang pada upaya mencari akar masalah di tiap rantai distribusi — dari penggilingan, pedagang besar, hingga pengecer. Para pelaku usaha diundang untuk berdialog, dengan harapan menemukan solusi bersama tanpa menimbulkan gejolak harga baru di lapangan. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan semangat baru pemerintah daerah: pengawasan yang tegas, namun tetap melibatkan pelaku ekonomi sebagai mitra.
Salah satu langkah konkret yang segera dijalankan adalah pelaksanaan sosialisasi Satgas Pengendalian Harga Beras. Tim gabungan ini akan turun langsung ke pasar tradisional dan toko ritel modern, khususnya di wilayah Kota Palu yang menjadi pusat peredaran beras Sulteng. Dari sana, pengawasan akan diperluas ke kabupaten lain untuk memastikan konsistensi harga dan stok di seluruh wilayah.
Selain sosialisasi, agenda terdekat Satgas adalah melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik penjualan. Langkah ini tidak semata mencari pelanggaran, melainkan untuk memberikan sinyal tegas bahwa pengawasan kini berjalan ketat. “Kami ingin memastikan tidak ada yang memainkan harga di atas HET,” tegas AKBP Raden Real Mahendra dalam forum tersebut.
Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Bulog dan Dinas Pangan Provinsi. Dengan stok beras yang dinilai mencukupi untuk beberapa bulan ke depan, pemerintah daerah optimistis harga dapat dijaga agar tidak menekan daya beli masyarakat. Fokusnya bukan hanya menstabilkan angka di papan harga, tetapi juga menenangkan psikologi pasar — sesuatu yang kerap kali lebih berpengaruh dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Pada akhirnya, Rakorda ini menunjukkan wajah baru koordinasi pangan di daerah: lintas lembaga, tegas namun adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik. Di tengah ketidakpastian global dan dinamika iklim yang mengancam pasokan pangan, Sulawesi Tengah memilih bergerak cepat — memastikan beras, makanan pokok jutaan warga, tetap terjangkau di meja makan setiap keluarga.***
