Sabo, JAKARTA — Perum Bulog mengklaim tren harga beras berada di level stabil selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan, harga beras selama 1 tahun masa pemerintahan Prabowo—Gibran relatif terkendali.
“Dinamika harga beras di tahun ini masih dalam rentang yang stabil,” kata pria yang akrab disapa Wiwiet kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).
Wiwiet menyebut, sebanyak 190 kota/kabupaten mengalami penurunan harga beras, sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan kedua Oktober 2025. Masih mengacu data tersebut, beras berhasil memberikan andil dalam menekan tingkat inflasi.
Bulog mencatat sampai 22 Oktober 2025, perusahaan telah menyalurkan sebanyak 537.000 ton beras SPHP sepanjang tahun ini. Hal itu sejalan dengan penugasan dari pemerintah kepada Bulog untuk stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.
Untuk penugasan penyerapan gabah/beras dalam negeri pada Juni 2025, sambung Wiwiet, Bulog telah mencapai target penugasan penyerapan dari pemerintah, yaitu 3 juta ton setara beras.
Hingga kini, Wiwiet menuturkan, Bulog masih menyerap beras dan gabah di musim panen gadu yang telah masuk usia panen dari petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah.
Meski demikian, Wiwiet mengatakan bahwa ke depan, fokus pemerintah adalah memastikan ketersediaan stok nasional dan efisiensi distribusi pangan dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga/instansi.
“Bergerak bersama dalam menjaga stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen dan perlindungan harga di tingkat petani,” ujarnya.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti anomali harga beras di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog dalam 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana sebelumnya menuturkan, pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kian memberatkan konsumen.
“Konsumen mengeluhkan harga pangan yang semakin mahal, terutama beras,” kata Niti kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).
YLKI juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pernyataan resmi pemerintah mengenai ketersediaan stok beras yang melimpah.
Padahal, Niti menilai pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Stabilitas harga pangan memang menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pada Kepemimpinan Pak Prabowo—Gibran. Harga beras haruslah terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat karena itu adalah kebutuhan primer,” tuturnya.
YLKI menilai persoalan kelangkaan dan harga yang tinggi tidak semata karena pasokan, melainkan juga imbas lemahnya pengelolaan dari sisi produksi hingga distribusi.
“Terjadinya kenaikan dan kelangkaan beras menandakan bahwa tata kelola beras dari hulu hingga hilir masih belum optimal,” pungkasnya.
