Sabo, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti anomali harga beras di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog dalam 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menuturkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kian memberatkan konsumen.
“Konsumen mengeluhkan harga pangan yang semakin mahal, terutama beras,” ujar Niti kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).
Di samping itu, YLKI juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pernyataan resmi pemerintah mengenai ketersediaan stok yang melimpah.
“YLKI mempertanyakan mengapa harga beras tinggi padahal pemerintah mengklaim stok beras melimpah,” tuturnya.
Padahal, Niti menekankan bahwa pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Stabilitas harga pangan memang menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pada Kepemimpinan Pak Prabowo—Gibran. Harga beras haruslah terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat karena itu adalah kebutuhan primer,” terangnya.
YLKI juga menilai bahwa persoalan kelangkaan dan harga yang tinggi tidak semata karena pasokan, melainkan juga imbas lemahnya pengelolaan dari sisi produksi hingga distribusi.
“Terjadinya kenaikan dan kelangkaan beras menandakan bahwa tata kelola beras dari hulu hingga hilir masih belum optimal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, YLKI menegaskan bahwa akses terhadap pangan, khususnya beras, dengan harga terjangkau dan kualitas memadai merupakan hak dasar konsumen yang harus dipenuhi oleh negara.
“Itu merupakan hak konsumen atas ketersediaan pangan beras yang mudah diakses dengan harga yang terjangkau, kualitas sesuai dengan standar dan kuantitas ataupun stok yang memadai,” terangnya.
Untuk itu, sambung dia, YLKI mendorong agar pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk memastikan hak masyarakat konsumen terpenuhi dengan baik, termasuk pangan.
Jika menengok Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa (21/10/2025) pukul 09.04 WIB, rata-rata harga aneka beras masih melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Untuk rata-rata beras premium dibanderol di level Rp15.835 per kilogram secara nasional. Begitu pula dengan rata-rata harga beras medium secara nasional mencapai Rp13.716 per kilogram di tingkat konsumen.
Secara khusus, rata-rata harga aneka beras di tingkat masih melonjak di zona 3, termasuk beras SPHP. Adapun, zona 3 terdiri atas Maluku dan Papua.
Dihubungi terpisah, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menjelaskan bahwa tingginya harga beras di tingkat konsumen tak terlepas dari mahalnya ongkos produksi di sektor hulu.
“Kalau dari sisi harga beras, ini [harga beras] di konsumen naik karena ada penyesuaian dari sisi bahan bakunya, yaitu penyesuaian harga gabah,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).
Eliza menyebut bahwa kebijakan gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram akan menguntungkan para petani. Alhasil, kebijakan ini berdampak pada membaiknya nilai tukar petani pangan.
Meski begitu, Eliza menilai, perlu ada keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen masih menjadi tantangan besar, seiring adanya kebijakan kenaikan harga GKP.
Stok Beras Melimpah
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa stok CBP di gudang Perum Bulog telah mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025.
“Kita juga sekarang cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton di bulan Juni 2025, juga tertinggi sepanjang sejarah NKRI,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).
Kepala Negara RI itu juga menyebut Indonesia akan menuju swasembada pangan dalam waktu dekat dan hanya membutuhkan 1 tahun. Dia menyebut, capaian ini khususnya ditorehkan untuk swasembada beras seiring dengan melimpahnya produksi dan stok dalam negeri.
Awalnya, Prabowo menargetkan agar Indonesia dapat meraih swasembada beras dalam kurun 4 tahun atau pada 2028. Namun, dia meminta jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat swasembada pangan agar tercapai dalam waktu singkat, yakni 1 tahun.
“Kita juga sekarang di bidang pangan, ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu 4 tahun untuk kita kembali swasembada [beras], ternyata tim pangan kita berhasil insyaallah swasembada dalam 1 tahun,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan bahwa pada Oktober 2025, produksi beras nasional telah mencapai 31,04 juta ton sepanjang Januari—Oktober 2025. Dia mengeklaim angka ini merupakan produksi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, capaian ini merevisi target yang semula empat tahun swasembada pangan menjadi satu tahun.
“Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun [swasembada],” pungkasnya.
