Sabo, JAKARTA –Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta mengapresiasi capaian positif sektor pangan nasional, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional hingga Juli 2025 tercatat 2,37 persen (year-on-year), dengan inflasi bulanan sebesar 0,30 persen.
Angka ini menunjukkan kondisi stabil dan terkendali, terutama di kelompok pangan yang selama ini menjadi penentu harga di pasar tradisional.
Ketua IKAPPI DKI Jakarta, Miftahudin menjelaskan, capaian tersebut didukung oleh kekuatan cadangan pangan yang dilakukan oleh pemerintah.
Berdasarkan data Perum BULOG, stok beras pemerintah mencapai 3,9 juta ton hingga akhir Agustus 2025, dan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada awal Juli 2025 lalu.
“Ini menjadi rekor tertinggi dalam sejarah. Kemudian data Badan Pangan Nasional mencatat realisasi penyaluran program beras SPHP telah mencapai lebih dari 1 juta ton pada triwulan ketiga tahun ini,” jelasnya, Selasa (21/10/2025).
“Pedagang pasar mulai merasakan kestabilan harga pokok sejak pertengahan tahun ini. Distribusi berjalan lebih lancar, dan pasokan dari pemerintah juga lebih teratur,” sambungnya.
Miftahudin melanjutkan, sinergi antara pemerintah pusat, BULOG, dan pemerintah daerah berjalan sangat baik dan mampu menjaga ketahanan pangan, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang menjadi barometer harga nasional.
Ia menegaskan, pihaknya bersama para pedagang bakal berkolaborasi untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pangan menjelang akhir tahun.
“Dengan tren positif ini, kami optimistis stabilitas pangan nasional akan terus menguat, seiring dengan langkah-langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sektor produksi dan distribusi bahan pokok di seluruh daerah,” imbuhnya.
Akan tetapi, sejumlah catatan justru dilontarkan pedagang hingga pengamat kebijakan publik.
Ditemui di kawasan RW 04 Palmerah, Jakarta Barat, sejumlah pedagang menyampaikan keluhannya soal ekonomi yang dirasa kurang stabil.
Hal itu disampaikan Rahmat (45), seorang pedagang pempek di Palmerah, Jakarta Barat, Senin (20/10/2025).
“Ya, ekonominya ambruk. Belanjaan mahal, tapi pendapatan mah berkurang, enggak kayak seperti yang tahun-tahun dulu-dulu gitu,” katanya.
“Sekarang kan belanjaannya naik, pada naik semua. Kami jualnya masih tetap, tidak bisa naik. Kalau naik ya mungkin konsumen akan kabur,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Rahmat merasa harga bahan pokok di pasaran juga naik hingga mencapai 30 persen.
“Biasanya kan Rp 200.000, sekarang Rp 240.000,” jelasnya.
Rahmat sendiri sudah 25 tahun berjualan pempek di wilayah Palmerah. Menurutnya, era paling makmur yang dirasakannya adalah saat Indonesia dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran harga pangan lebih murah.
Kendati demikian, Rahmat berharap ke depan Prabowo-Gibran bisa mengembalikan stabilitas ekonomi.
“Harapannya ya ekonomi lancar, terus sehat selalu lah buat dia,” pungkasnya.
Sementara itu, salah seorang pedagang loper koran bernama Leo (70) mengaku tak berharap banyak. Namun, hal yang disorotinya selama 1 tahun Prabowo-Gibran menjabat adalah ekonomi.
“Ya ini aja saya koran belum laku, susah sekarang kebutuhan hidup. Dulu Rp 50.000 bisa kepakai banyak, sekarang enggak dapat,” kata dia.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyampaikan bahwa secara kesuluruhan program Asta Cita Prabowo-Gibran sudah terlaksana.
Namun, pelaksananya masih kurang, sehingga eksekusinya tak maksimal.
“Kalau dilihat secara kebijakan yang umum, itu dia sudah mencoba untuk melaksanakan apa yang disebut di dalam Asta Cita, kan itu di Sekolah Rakyat itu baik, mulai MBG, ada Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, cek kesehatan gratis, itu jalan,” kata Trubus saat dikonfirmasi Warta Kota, Senin.
“Itu positif ya kebijakan-kebijakan itu. Tapi pengawasannya lemah, perancanaan yang enggak (baik). (Orientasinya) yang penting eksekusi,” imbuhnya.
Menurut dia, hal itu yang membuat sejumlah kementerian dan lembaga kewalahan mengimplementasikannya sesuai yang diharapkan Prabowo-Gibran.
Ditambah lagi, ada efisiensi anggaran yang ditekankan Prabowo-Gibran pada awal kepemimpinannya.
“Ini yang menjadi problem (masalah) karena kementerian lembaga juga tidak siap dalam menghadapi efisiensi anggaran itu,” katanya.
“Jadi karena lembaga itu sendiri sebenarnya ya kira-kira arahnya kemana itu belum ini (paham),” pungkasnya.
Namun demikian, Trubus menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan Prabowo Gibran 1 tahun ke belakang bisa diapresiasi positif, sebab sudah terlihat pelaksanaannya.
Baca berita Sabolainnya di Google News
Ikuti saluran Sabodi WhatsApp:https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09
