MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa tidak semua anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun pada 2026 bersumber dari pos pendidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
“Alokasi anggaran Rp 335 triliun dalam bentuk yang dikategorikan anggaran pendidikan karena penerimanya adalah para siswa itu adalah sebesar Rp 223,6 triliun. Jadi tidak seluruhnya Rp 335 triliun adalah anggaran pendidikan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025. Sementara itu, anggaran MBG untuk ibu hamil dan anak usia dini dimasukkan dalam anggaran dengan porsi sebesar Rp 24,7 triliun.
Kemudian, dalam anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun juga terdapat fungsi ekonomi sebesar Rp 19,7 triliun. Berikutnya, ada juga dana cadangan untuk MBG sebesar Rp 67 triliun yang diambil dari below the line Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun total anggaran pendidikan untuk 2026 adalah Rp 757,8 triliun. Bendahara negara mengatakan dana ini bisa dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan penerima manfaat. Kategori pertama ialah penerima manfaat siswa atau mahasiswa dengan total anggaran Rp 301,2 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 17,2 triliun untuk beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah; Rp 15,5 triliun untuk Prgram Indonesia Pintar; Rp 25 triliun untuk beasiswa LPDP; dan Rp 223 triliun untuk MBG.
Sementara itu, anggaran pendidikan kategori penerima manfaat dosen, guru, dan tenaga pendidik berjumlah Rp 274,7 triliun. Angka ini terdiri dari Rp 19,2 triliun untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS; Rp 3,2 triliun untuk Tunjangan Profesi Dosen non-PNS; Rp 69 triliun untuk TPG ASN daerah; serta Rp 120,3 triliun untuk TPG dan TPD PNS.
Kategori yang ketiga adalah sekolah atau kampus dengan jumlah anggaran Rp 150,1 triliun. Angka ini terdiri dari Rp 24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat; Rp 64,3 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Rp 5,1 triliun untuk BOP PAUD; Rp 22,5 triliun untuk renovasi madrasah dan sekolah; Rp 9,4 triliun untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN); serta Rp 3 triliun untuk Sekolah Unggulan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan rincian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 355 triliun dalam RAPBN 2026. Dadan mengatakan 75 persen dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk intervensi makan bergizi.
“Untuk intervensinya saja kami akan menggunakan Rp 1,2 triliun per hari atau Rp 25 triliun per bulan. Karena penerima manfaatnya kami asumsikan mencakup 82,9 juta,” ucap Dadan kepada wartawan ketika ditemui di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Agustus 2025. Dadan mengatakan pemerintah menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta akhir tahun ini. Sehingga angka tersebut diperoleh dari asumsi bahwa MBG akan melayani 82,9 juta penerima manfaat selama 20 hingga 21 hari setiap bulan, untuk satu tahun penuh.
Selain intervensi, Dadan juga mengatakan anggaran tersebut bakal digunakan untuk dukungan manajemen, operasional, serta digitalisasi. Dia menjelaskan, BGN sudah menyiapkan sistem digitalisasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Soal alokasi anggaran MBG yang masuk ke dalam sektor pendidikan, Dadan mengakatan itu adalah ranah dari Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Dadan mengatakan total anggaran MBG tidak akan sepenuhnya bersumber dari pendidikan, melainkan juga diambil dari sektor kesehatan. “(MBG) ternyata masuk dalam dua fungsi, yaitu kesehatan dan pendidikan,” kata dia.
