Ringkasan Berita:
- Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan hubungannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan baik-baik saja, meski sempat terlihat tidak saling sapa di sidang kabinet.
- Ia menjelaskan posisi duduknya berjauhan dengan Luhut, sehingga tidak sempat menyapa selama rapat berlangsung.
- Sebelumnya, keduanya sempat berbeda pandangan soal pengelolaan dana SAL untuk INA, namun Purbaya menegaskan perbedaan itu bukan masalah pribadi.
Sabo– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan dirinya berseteru dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Isu itu mencuat setelah keduanya terlihat tidak saling sapa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Namun, Purbaya memastikan, tak ada yang perlu dibesar-besarkan.
“Hubungan saya sama dia baik, enggak ada masalah,” ujar Purbaya usai sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan.
Purbaya menjelaskan, posisi duduknya saat itu memang agak jauh dari Luhut.
Dalam sidang, Luhut duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sementara di sisi kanan Luhut ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Kan jauh berapa kursi, masa ‘Pak Luhut, Pak Luhut’ (manggil dari jauh),” ujarnya sambil tertawa.
Sebelumnya, hubungan Purbaya dan Luhut sempat ramai dibicarakan publik setelah keduanya berbeda pandangan terkait proyek family office.
Luhut menyarankan agar pemerintah mengucurkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 50 triliun per tahun ke Indonesia Investment Authority (INA).
Dana itu disebut bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Namun, Purbaya memilih bersikap hati-hati. Ia menolak dana negara ditempatkan begitu saja tanpa arah yang jelas.
“Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” kata Purbaya, Sabtu (18/10/2025) dikutip dari Kompas.com.
Dorong Dana Negara ke Sektor Produktif
Bendahara negara itu menilai, baik INA maupun Danantara seharusnya lebih berani menyerap dana dari luar negeri dan menyalurkannya ke sektor produktif.
“INA kan harusnya mengundang investor asing. Kan sovereign wealth fund, bukan domestik saja,” tegasnya.
Menurut Purbaya, dana besar negara seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi riil, bukan sekadar tersimpan dalam bentuk obligasi yang minim manfaat langsung.
Kebijakan Lain
Ketegangan Purbaya dan Luhut juga mencuat ke publik setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menarik kembali dana MBG yang belum digunakan, meskipun telah mendapat peringatan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak terburu-buru mengambil langkah tersebut.
“Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak nyerap (anggaran), kami potong juga,” kata Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), melansir dari Tribunnews.
Purbaya mengapresiasi perhatian Luhut terhadap penyerapan dana MBG, menandakan adanya keseriusan pemerintah dalam memastikan program tersebut berjalan efektif.
“Ini kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujarnya.
Namun, di balik nada apresiasi itu, Purbaya tetap berpegang pada prinsip disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.
Ia menilai, kebijakan menarik kembali dana yang tidak terserap merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban pengelolaan keuangan negara.
Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa penyerapan anggaran MBG sejatinya telah menunjukkan progres yang positif.
Ia meminta Kementerian Keuangan agar tidak terburu-buru mengambil tindakan pemotongan.
“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Luhut juga menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran,” katanya.
Data terbaru dari BGN menunjukkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, serapan dana MBG secara nasional telah mencapai Rp21,46 triliun.
Efek Ekonomi dan Lapangan Kerja dari Program MBG
Lebih jauh, Luhut menekankan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran MBG bukan hanya soal administrasi, melainkan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
“Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Program MBG juga disebut berhasil menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.
“Saya nggak keliru, lapangan kerja sudah 380 ribu yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini,” kata Luhut.
Menurut Luhut, MBG menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
“Makan bergizi (MBG) ini saya kira memberikan salah satu apa peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini,” ucapnya.
Perbedaan pandangan antara Menkeu Purbaya dan Ketua DEN Luhut ini memperlihatkan dua sisi penting dari manajemen fiskal negara: disiplin anggaran di satu sisi, dan dorongan untuk percepatan ekonomi rakyat kecil di sisi lain.
Di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, keputusan pemerintah dalam mengelola dana MBG akan menjadi indikator penting arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan.
