Sabo.PRMN – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Melalui kebijakan terbaru berupa Tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar 100%), guru Aparatur Sipil Negara (ASN) kini berpeluang memperoleh peningkatan penghasilan yang signifikan. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan pendidik yang selama ini telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa di berbagai penjuru daerah.
Langkah ini bukan hanya sekadar pemberian tunjangan tambahan, melainkan wujud nyata penghargaan atas dedikasi dan profesionalitas guru bersertifikat. Selama ini, banyak guru ASN bersertifikasi belum terakomodasi dalam sistem tunjangan kinerja (Tukin). Oleh karena itu, kehadiran tambahan TPG 100% diharapkan mampu menutup kesenjangan finansial di antara sesama guru ASN yang memiliki beban kerja dan tanggung jawab serupa.
Namun, tidak semua guru ASN dapat menikmati tambahan tunjangan ini. Pemerintah menetapkan dua syarat utama yang wajib dipenuhi agar seorang guru bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Dua kriteria ini bersifat mutlak dan menjadi dasar hukum penyaluran dana agar tetap transparan, adil, serta tepat sasaran.
Syarat Utama Penerima Tambahan TPG 100%
Kebijakan tambahan TPG 100% ini memiliki dasar logika keadilan dan profesionalisme. Tidak semua guru ASN otomatis mendapat tunjangan tambahan ini, sebab pemerintah hanya memprioritaskan mereka yang benar-benar memenuhi dua syarat utama:
-
Wajib ASN dan Sudah Memiliki Sertifikat Pendidik
-
Tidak Sedang Menerima Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tambahan Penghasilan Lainnya
1. Wajib ASN dan Sudah Memiliki Sertifikat Pendidik
Syarat pertama merupakan pondasi dasar bagi penerima tambahan TPG. Guru harus berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memiliki sertifikat pendidik resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang. Sertifikat ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan bukti bahwa guru telah lulus uji kompetensi dan diakui secara profesional sesuai standar nasional pendidikan.
Proses sertifikasi guru pun tidak sederhana. Seorang pendidik harus melewati berbagai tahapan seperti seleksi akademik, pelatihan intensif, hingga uji kompetensi profesional. Melalui proses ini, pemerintah memastikan bahwa penerima TPG adalah guru yang benar-benar memiliki kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional yang mumpuni.
Dengan demikian, tambahan TPG 100% hanya diberikan kepada guru ASN bersertifikasi sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka dalam menjalankan amanah pendidikan. Guru non-ASN atau yang belum memiliki sertifikat pendidik belum termasuk dalam kelompok penerima manfaat kebijakan ini. Pemerintah juga menegaskan bahwa status ASN menjadi kunci utama karena pendanaan bersumber dari anggaran pemerintah pusat, bukan dari daerah.
2. Tidak Sedang Menerima Tukin atau Tambahan Penghasilan Lainnya
Syarat kedua ini menjadi filter penting dalam memastikan keadilan distribusi tunjangan. Pemerintah menegaskan bahwa guru ASN yang telah menerima tunjangan kinerja (Tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak akan mendapatkan tambahan TPG 100%. Prinsipnya sederhana: tidak boleh ada tumpang tindih tunjangan dari dua sumber berbeda.
Guru yang sudah memperoleh Tukin rutin dari pemerintah daerah dianggap telah menerima kompensasi atas kinerjanya. Oleh karena itu, tambahan TPG 100% diprioritaskan bagi guru yang belum memperoleh dukungan finansial sejenis. Kebijakan ini mencerminkan prinsip pemerataan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Selain Tukin, jenis penghasilan lain seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 juga termasuk dalam kategori tunjangan reguler ASN. Dengan demikian, penerima manfaat tambahan TPG harus benar-benar berada di luar skema tersebut. Tujuannya adalah menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Tujuan dan Prinsip Pemberian Tambahan TPG 100%
Kebijakan ini bukan semata-mata persoalan tunjangan finansial, melainkan langkah strategis pemerintah untuk mendorong keseimbangan penghasilan di kalangan guru ASN. Dalam banyak kasus, masih terdapat ketimpangan antara guru yang mendapatkan Tukin dengan yang belum. Tambahan TPG 100% diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan rasa keadilan dan motivasi baru bagi para pendidik.
Pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum dan fasilitas, tetapi juga pada kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan adanya dukungan finansial tambahan, guru diharapkan lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa.
Lebih jauh, kebijakan ini mempertegas posisi guru sebagai tenaga profesional yang layak memperoleh penghargaan setimpal. Tambahan TPG 100% menjadi bentuk pengakuan terhadap kerja keras, tanggung jawab moral, dan kontribusi besar mereka dalam membangun masa depan bangsa.
Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya ingin memberikan tambahan finansial, tetapi juga menanamkan semangat keadilan dan profesionalisme di kalangan guru. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan kualitas pendidikan nasional pun meningkat, dan guru dapat terus menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi Indonesia.***(Lisyah)
